DPRD Labuhanbatu Diminta Panggil Kontraktor Untuk RDP

DPRD Labuhanbatu Diminta Panggil Kontraktor Untuk RDP

Foto: Kantor DPRD Kabupaten Labuhanbatu

Sipayo.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Labuhanbatu, Sumatera Utara diminta untuk memanggil sejumlah Kontraktor untuk Rapat Dengar Pendapat (RDP) seputar proyek Anggaran tahun 2019 yang diperpanjang ke tahun 2020.

Guna terjawabnya masa kerja dan berakhirnya pengerjaan proyek yang ada di Labuhanbatu.

“Kita Berharap DPRD Labuhanbatu dapat melakukan RDP pada Sejumlah kontarktor.Bila perlu DPRD melakukan paripurna,” kata Ketua LSM Pelopor Saiful Bahri Ritonga, Kamis (23/1/2020) pada Wartawan.

Sementara itu Ponimin yang merupakan Anggota DPRD dari komisi IV mengatakan berjanji akan melakukan RDP pada sejumalah kontarktor.

“DPRD akan memangil seluruh kontraktor rekanan Pemkab Labuhanbatu khususnya kontraktor yang mengerjakan rehab rumah dinas Bupati dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) untuk mencari tahu apa penyebab dan kendala apa penyebab sehingga tidak dapat menyelesaikan kerja sampai kontrak berakhir,” kata Ponimin.

Kemudian, dengan adanya RDP itu nantinya, dapat diketahui tanggal berapa sebenarnya kontrak berakhir, mengingat kesimpang siuran tanggal kontrak karena diplank merk proyek yang dipajang tidak dicantumkan tanggal berakhir kontrak.

Selanjutanya,dengan diketahuinya kapan kontrak berakhir dan berapa progres kerja perusahaan pemenang tender, maka perhitungan denda yang bakal dibayar dapat diketahui guna transparansi pengunaan anggaran.

“Dengan diketahuinya sejak awal berapa besaran denda perharinya akibat sanksi yang dikenakan kepada perusahaan pemenang tender proyek dapat meminalisir kerugian negara,” jelas Ponimin.

Ditambahkannya,komisi IV saat ini sedang melakukan pendataan keseluruhan proyek yang pekerjaannya dilanjutkan ke tahun 2020.

“Saat ini, kami terus turun kelapangan untuk mengumpulkan data berapa jumlah proyek tahun 2019 yang pekerjaannya dilanjutkan ke tahun 2020,” sebut Anggota DRPD dari Partai Amanat Nasional (PAN).

Terpisah Ahmad Khairul anggota DPRD dari partai PBB mengatakan secara pribadi dirinya juga menyetujui agar di lakukannya RDP bahkan pengajuannya sudah diajukan ke Fraksi pimpinan.

“Selain kontraktor dan OPD terkait, kita juga akan minta pendapat dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Labuhanbatu bagaimana tata cara menghitung besaran denda keterlambatan pengerjaan,” pungkas Ahmad.(Abi Pasaribu)