Kejari Labuhanbatu akan Cek Proyek PUPR Yang Belum Selesai

Kejari Labuhanbatu akan Cek Proyek PUPR Yang Belum Selesai

Foto: Kantor Kejaksaan Negeri Labuhanbatu

Sipayo.com – Kejaksaan Negeri (Kejari) Labuhanbatu akan segera turun ke lapangan mengecek fisik 55 proyek Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Labuhanbatu, Sumatera Utara yang belum selesai dikerjakan rekanan dan pelaksanaan proyek-proyek lain di daerah ini.

“Kita akan cek ke lapangan,” kata Kajari Labuhanbatu melalui Kasi Tindak Pidana Khusus (Pidsus), M Husairi SH MH, saat dimintai Wartawan tanggapannya tentang indikasi kerugian dari banyak proyek di sejumlah kecamatan se Labuhanbatu yang belum selesai dikerjakan pemenang tendernya, Rabu (29/1/2020) sore, di Kantor Kejari Labuhanbatu Jalan Sisingamangaraja Rantauprapat.

Katanya, indikasi kerugian yang timbul akibat lambatnya penyelesaian pekerjaan. Apakah dinas terkait dan pelaksana proyek transparan dalam hal melaporkan berapa persen fisik yang selesai dikerjakan hingga akhir tahun anggaran, 31 Desember 2019.

“Ya, itu kan harus kita cek dulu ke lapangan. Berapa yang sudah dibayar dan berapa belum dibayar juga harus kita cek. Kalau ada belum dibayar, kenapa belum dibayarkan,” bilangnya.

Diberitakan sebelumnya, melalu Komisi IV DPRD, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dan sejumlah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) akhirnya dipanggil dalam agenda Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang berlangsung sekitar 2 jam yang di Komandoi Ketua DPRD Labuhanbatu.

“Ya hari ini kita agendanya melaksanakan RDP dari Dinas PUPR,” kata Ponimin salah seorang Anggota DPRD dari Partai PAN Senin (27/1/2020) pada Wartawan.

Kata Safrin bila proyek yang belum selesai dikerjakan dapat melanjutkan kembali dengan syarat harus memabayar denda dari pekerjaan yang belum terselesaikan.

“Bisa dilaksanakan kembali itu mengacu pada peraturan yang ada. Namum harus membayar denda,” kata Safrin.

Saat disinggung ada berapa pekerjaan proyek yang belum siap di Dinas yang dipimpinnya itu dikatakannya ada 55 paket yang belum terselesaikan.

“Ada 55 paket lagi yang belum terselesaikan. Ditanya titik proyek yang mana saja? Saprin mengatakan datanya ada padanya berjanji akan menjelaskannya,” sebut Safrin.

Sejumalah Anggota Dewan membidangi di Komisi III diminta tanggapannya untuk melakukan RDP kembali atas banyaknya sejumlah proyek yang belum dibayarkan mengatakan akan mengusulkan kepada Ketua DPRD.

“Ya akan kita usulkan pada ketua agar dilakukannya RDP dalam hal kenapa beberapa proyek ada yang belum dibayarkan.Kabarnya Kas Kosong.Kita rapatkan dulu jika perlu akan kita lakukan RDP, ” Kata Syamanoor dari Fraksi PAN. (Abi Pasaribu)