Wujud Peduli Kemanusiaan, AMPHT Gelar Aksi di Rantauprapat

Wujud Peduli Kemanusiaan, AMPHT Gelar Aksi di Rantauprapat

Foto: Aksi Damai AMPHT di Simpang Enam Rantauprapat, Jumat (10/01/2020).

Sipayo.com – Sejumlah masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Peduli Hatapang (AMPHT) melakukan aksi unjuk rasa di Simpang Enam Rantauprapat, Jumat (10/01/2020). Aksi dimulai Pukul 14.00 WIB dan berlangsung hingga Pukul 17.00 WIB sore hari.

Berdasarkan pantauan dilapangan, aksi masyarakat yang tergabung dalam AMPHT ini adalah sebagai bentuk kepeduliannya terhadap tragedi banjir bandang di Desa Hatapang Kecamatan NA: IX-X Kabupaten Labuhanbatu Utara (Labura) yang memporakporandakan belasan rumah serta menelan korban jiwa satu keluarga sejumlah 5 orang, terdiri dari Ibu, ayah dan 3 Orang anaknya.

Aksi unjukrasa itu dipimpin oleh Nasir Waddiansyah, SH dan membacakan sejumlah tuntutan. Berikut tuntutannya:

1. Mendesak Kepolisian untuk segera melakukan forensik legal audit terkait legalitas PT Labuhanbatu Indah (PT LBI) yang diduga kuat sebagai pihak yang menyebabkan banjir bandang di Kabupaten Labura.

2. Meminta pihak PT LBI untuk bertanggung jawab atas seluruh kerugian yang dialami oleh seluruh masyarakat yang terkena dampak banjir bandang.

3. Menghentikan seluruh kegiatan exploitasi hutan di Desa Hatapang dan Desa Pematang Kecamatan Na: IX-X,  karena dikwatirkan terjadi banjir susulan akibat penggundulan hutan.

Selesai aksi, Nasir Waddiansyah yang akrab dipanggil Lacin, saat dimintai penjelasan oleh wartawan, memberikan statement dan mengatakan ”Kita minta kepada Kapolres Labuhanbatu untuk membentuk tim investigasi gabungan terkait dengan aktivitas PT. Labuhan Batu Indah (LBI) di Hatapang. Dan meminta Gubernur untuk mencabut izin PT LBI dari Hatapang,” kata Lacin.

Selain itu, tambahnya, mereka juga meminta kepada  Menteri KLHK Siti Nurbaya menurunkan tim-nya ke Desa Hatapang. Sebab, lanjutnya lagi,  kuat dugaan adanya praktik illegal logging di tempat itu.

“Jika ada pejabat yang mengatakan tidak ada hutan yang gundul di Hatapang, silahkan cek ke lokasi. Biar nampak jelas., jangan asal nyeplos,” ujar Lacin dengan nada geram.

Ketika diminta tanggapannya dan sikap dari AMPHT kalau tuntutan aksi ini tidak ditindaklanjuti oleh Kapolres Labuhanbatu, Lacin mengatakan, akan terus buat perlawanan terhadap perusakan hutan Hatapang yang lebih hebat dan bermartabat.

Ditempat yang sama, Ishak selaku aktifis lingkungan hidup saat diminta pendapatnya, ia menegaskan, “kondisi penerapan hukum sekarang ini di Kabupaten Labuhanbatu sepertinya sedang berada dalam stagnan, sehingga harus diperlakukan seperti pahat ‘ditokok dahulu baru jalan,” sebut Ishak.

Ishak memberikan apresiasi kepada aksi yang dilakukan AMPHT yang berjuang demi keadilan dan tegaknya supremasi hukum bukan pada sebatas slogan.

Menurut Ishak, aksi adalah salah satu upaya untuk memaksa penegak hukum agar bekerja dengan maksimal.

“Kalau bisa aksi jangan berhenti sampai disini, tetapi harus terus berlanjut hingga permasalahan dugaan perambahan hutan dan Ilegal Logging di Hatapang berhenti total. kalau perlu aksi setiap hari dilakukan di Polres Labuhanbatu,”ungkap Ishak.

Ishak akrab disapa dengan panggilan Ishak Buruh Tani, mengaku kecewa terhadap pernyataan Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi yang mengatakan banjir bandang di Hatapang Kabupaten Labura bukan karena illegal logging.

Terpisah, Direktur Alam Liar Sumatera Haray Sam Munthe, diminta tanggapannya mengatakan, tindakan AMPHT sudah sangat tepat mendesak pihak aparatur penegak hukum bertindak tegas dan menjalankan tugasnya sesuai amanah yang mereka emban.

“Banjir itu terjadi karena alam dirusak akibat kerakusan oknum, sehingga penciptanya murka. Saya sangat mengapresiasi aksi yang dilakukan oleh kawan- kawan AMPHT dan mengharapkan agar aksi tidak berhenti sampai disini. Aksi ini harus terus berlanjut sampai ada tindakan kongkrit dari aparat menindak tegas para pelaku perambahan hutan tersebut,” tandas Haray Sam Munthe.
(Joko W.Erlambang)