Penyaluran PKH Tidak Tepat Sasaran, Warga Negeri Baru Nilai Pemerintah Tak Adil

Penyaluran PKH Tidak Tepat Sasaran,  Warga Negeri Baru Nilai Pemerintah Tak Adil

Foto: Para ibu rumah tangga Lingkungan Al Fajar, Kelurahan Negeri Baru, Kecamatan Bilah Hilir, Kabupaten Labuhanbatu mengundang wartawan Sipayo.com menyampaikan keluh kesah mereka karena penyaluran PKH di Lingkungan itu tidak tepat sasaran, Rabu ( 5/02/2020)/(Joko W Erlambang)

Sipayo.com – Penyaluran dana bantuan untuk para warga tidak mampu melalui program PKH (Penerima Keluarga Harapan) di Lingkungan Al Fajar, Kelurahan Negeri Baru, Kecamatan Bilah Hilir, Kabupaten Labuhanbatu dinilai 90 persen tidak tepat sasaran.

Pasalnya, para penerima dana PKH di lingkungan itu kebanyakan orang yang ekonominya cukup mapan sandang papan dan pangan.

“Bisa saya katakan 90 persen penyalurannya tidak tepat sasaran. Sebab yang menerima dana itu memiliki kebun sawit dan memiliki rumah permanen dari batu berlantaikan keramik. Apa layak seperti itu mendapat bantuan? Sedangkan yang benar – benar miskin tidak mendapat. Kok pemerintah gak adil sih Pak,” kata Asmalia Nasution (34) warga setempat beserta puluhan ibu- ibu rumah tangga kepada Sipayo.com, Rabu (5/02/2020) di Al Fajar.

Ironisnya lagi sebut Asmaliah, ketua kelompok PKH di lingkungan itu Nursiah, memiliki rumah permanen dan memiliki usaha serta memiliki lahan sawit mendapat juga bantuan dana tersebut. Sementara dirinya dengan ekonomi lemah dan kondisi rumah yang memptihatinkan tidak dapat bantuan.

Hal senada juga dilontarkan ibu rumah tangga lainnya Ponita (33) mengaku memiliki 2 anak yang masih duduk di bangku SLTP dan di bangku SD tetapi tidak mendapat bantuan dana PKH.

“Anak saya dua Pak, suami saya kerjanya mocok – mocok tetapi tidak terdaftar penerima PKH. Lha yang kaya kok malah dapat, kan sakit kali rasanya Pak,” ujar Ponita.

Mirisnya lagi, lanjut Ponita, ada warga setempat hanya punya satu tangan bernama Poniran  memiliki anak sekolah tetapi tidak menerima PKH.

Foto: Kediaman Asmaliah Nasution warga Link. Al Fajar sangat memprihatinkan tetapi tidak menerima PKH,Rabu (5/02/2020)/(Joko W. Erlambang)

Lain pula lagi dengan Ervina, Mutiah, Misni dan Purwati, mereka pernah mendapat bantuan BLT tetapi tidak terdaftar sebagai penerima PKH.

“Kalau ekonomi saya sudah mapan, saya gak dapat gak apa- apa Pak, tetapi ekonomi saya saja pun pas- pasan gak juga dapat bantuan. Kok bisa begitu Pak? Padahal saya pernah dapat bantuan BLT,” sebut Mutiah.

Sedangkan Misni mengaku heran, ia mendapat bantuan beras setiap bulan dan masih memiliki anak sekolah tetapi tidak pernah terima bantuan uang dari dana PKH.

Selanjutnya, para warga itu berharap kepada pemerintah untuk mengevaluasi para penerima PKH di Lingkungan Al Fajar itu yang layak dan tidak layak menerima bantuan tersebut.

“Kami bisa buktikan siapa – siapa saja warga sini yang layak menerima bantuan dari pemerintah dan kehidupannya memang miskin Pak. Tolong bantu kami Pak, biar gantian yang nerima bantuan itu dan benar tepat sasaran Pak,” timpal Yunita.

Adapun nama – nama yang berhak dan layak mendapat bantuan PKH menurut para ibu rumah tangga tersebut yaitu:

Ponita, Yunita, Purwati, Sunarti, Poniran, Karsini,Misni, Asmaliah, Riati, Supiah, Mistiati, Mutiah, Ervina,Juliani, Pariati,Sri Mujiani, Sulela, Ponijem, Sunarti, Patmi, Ponikem, Jumi, Ana, Eni, Rusmiyati, Karsini, Kartika, Turini, Titin, Dewi, Sri, Latifah, Saima putri Pasaribu, Supiyem, Wiyani, Ngatiyem.

Lurah Negeri Baru Syarifuddin Nasution dikonfirmasi Sipayo.com via selular tentang tidak tepat sasaran penyaluran dana PKH itu, berdalih pendataan pada tahun 2015 tidak melibatkan perangkat desa.

“Masa itu katanya pendataan pada tahun 2015 tidak melibatkan perangkat kelurahan Mas, itu ieang Dinsos yang mendata. Jadi kalau terjadi penyaluran tidak tepat sasaran bukan salah kepling,” kilah Syarifuddin.

Namun demikian, Syarifuddin berjanji akan mengevaluasi kembali dengan melakukan pendataan yang lebih valid agar penerima PKH bisa tepat sasaran.

Disinggung Sipayo.com tentang sanksi pidana terhadap warga yang mampu tetapi mengaku miskin dengan tujuan mendapat bantuan dari pemerintah, Syarifuddin  mengatakan akan mensosialisasikan hal itu.

“Kita akan sosialisasikan hal itu Mas. Proses pembatalan terhadap orang yang dianggap tidak layak menerima sementara dia menerima harus lewat musyawarah Mas,” terang Syarifuddin mengakhiri.( Joko W Erlambang).