Inspektorat Labuhanbatu Dinilai Lakukan Konsfirasi Pembodohan

Inspektorat Labuhanbatu Dinilai Lakukan Konsfirasi Pembodohan

Foto: Kantor Kepala Desa Sei Sentosa, Kecamatan Panai Hulu, Kabupaten Labuhanbatu, Sumut 

Sipayo.com – Inspektorat Labuhanbatu sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengauditan penggunaan uang negara selayaknya bekerja secara propesional, jujur dan tidak mengambil sebuah manfaat dari sebuah kesalahan. Apabila lembaga yang berwenang mengawasi bermain mata dengan yang diawasi bobroklah roda pemerintahan negeri ini.

Hal itu dikatakan warga Desa Sei Sentosa, Kecamatan Panai Hulu, Kabupaten Labuhanbatu Muktar kepada Sipayo.com, Kamis (19/03/2020) terkait pernyataan Plt Inspektorat Kabupaten Labuhanbatu Ahlan Teruna Ritonga SH yang mengatakan laporannya tidak bersumber dari sumber primer.

Menurut Muktar, dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Inspektorat terhadap pengurus Bumdes Sei Sentosa teridikasi aroma konsfirasi antara pengurus bumdes, kepala desa dan tim pemeriksa dari Inspektorat.

Foto: Surat LPJ Bumdes Sentosa

“Jika Inspektorat mengatakan data yang saya laporkan tidak akurat dan tidak bersumber dari sumber primer tolong jelaskan yang mana yang tidak akurat. Laporan yang saya berikan adalah sesuai data laporan pertanggungjawaban (LPJ) bumdes yang diserahkan kepada BPD, apa LPJ itu tidak akurat?” kata Muktar dengan nada berapi api.

Muktar menyebutkan, di dalam surat laporan pertanggungjawaban kepada BPD dan RAB bumdes Sei Sentosa tidak sinkron dan penuh dengan kejanggalan. Sebagai contoh, lanjutnya, di dalam RAB ada belanja CCTV 4 Chanel dengan tansaksi biaya sebesar Rp8.000.000.

Mesin hitung kasir dengan tansaksi biaya sebesar Rp4.000.000. Plank Bumdes tansaksi biaya Rp3.000.000. Ijin Usaha Bumdes Rp7.500.000. Sitem aplikasi keuangan bumdes dengan tansaksi biaya Rp6.500.000. modal ditahan Rp.20.000.000. Baleho 3 buah Rp750.000. Pameran produk bumdes Rp5.000.000, acara launching bumdes Rp1.000.000, renovasi rak barang 15.000.000, tiket Bus Medan Jaya Rp170.000,belanja 55 batang broti 2 X 2 Rp 2.640.000, belanja 60 keping papan ¾ Rp432.000, kursi kafe Rp1.000.000.

Menurut Muktar, semua pembiayaan barang tersebut ada di dalam RAB, tetapi anehnya di dalam LPJ semua itu tidak ada tercantum. Lebih anehnya lagi, tambahnya, biaya pengelasan jerjak pintu ruko sebesarRp 300.000, biaya pembelian drum sebanyak 10 buah Rp3.000.000, pembuatan logo bumdes Rp100.000, pembuatan baleho laporan ke BPD sebesar Rp200.000 dan baleho laporan RAB sebesar Rp750.000 ada tertera di dalam Laporan pertanggung jawaban, tetapi di dalam RAB semua itu tidak tertera.

“Bila kita hitung secara keseluruhan totalnya Rp79.842.000. sekarang saya tanya, apakah ini tidk akurat sebagaimana yang dikatakan Inspektorat ? mengapa RAB dan LPJ bisa berbeda?”ujar Muktar.

Selain itu, sambungnya kembali, ditelisik dari harga barang yang dibelanjakan seperti CCTV 4 chanel ditambah TV 22 Inc merk Polytron, mesin hitung kasir, printer canon MP 287, Laptop Accer 1,3 plank bumdes, terjadi pembengkakn harga (markup).

“Kita sudah croscek harga di toko semua barang – barang itu, besar sekali biaya perbelanjaan yang mereka buat, contohnya CCTV, mereka buat biayanya sebesar delapan juta, sedangkan harga toko hanya empat juta tiga ratus ribu. Pembuatan plank, hanya dua juta, tetapi mereka laporkan biayanya sebesar tiga juta,apa ini tidak mark up? Belum lagi soal pembelian sepeda motor merk Revo secanhand, apa dibolehkan pembelian barang menggunakan uang negara barang bekas? Kalau dibolehkan bagaimana bisa ditentukan harga standardnya? Kenapa barang lainnya yang dibeli gak barang bekas semua?”sebut Muktar.

Di tempat yang sama, aktivis mahasiswa pesisir Edi S Ritonga menyayangkan sikap dan pernyataan Plt Inspektorat Labuhanbatu Ahlan Teruna Ritonga yang begitu cepat mengatakan tidak ada penyimpangan atau penyalahgunaan anggaran bumdes Sei Sentosa.

“Jangankan Desa Sei Sentosa, kalau ditanya inspektorat, semua kepala desa di Labuhanbatu ini tidak ada yang menyimpangkan anggaran, semua jujur seperti malaikat. Buktinya,selama ada ADD dan DD (Dana Desa) belum ada satu pun temuan inspektorat kepalan desa yang korupsi dana desa. Padahal kita lihat secara mata kasar begitu banyak bumdes yang bermasalah dan pembangunan fisik yang baru dikerjakan sudah rusak berat, apa ada yang ditindak atau dilaporkan ke aparatur penegak hukum ? Nol semua itu, janganlah inspektorat bermain 2 kaki,” sebut Edi.

Ironisnya lagi, sebut Edi, menurut Inspektorat Bumdes Sei Sentosa hanya mengalami kerugian sebesar Rp74.000.000 dan kerugian itu bisa dikembalikan lewat dicicil.

“Ini uang negara yang dikelola, bukan uang pribadi kades atau uang koperasi simpan pinjam, kok enak kali mengembalikannya bisa nyicil. Andai kata sumpah pocong berlaku di negeri ini untuk pembuktian hukum bagi pejabat yang beragama Islam , aku tantang itu semua tim pemeriksa dan Plt Inspektoratnya untuk sumpah pocong. Benar tidak pemeriksaan yang mereka lakukan,” tukas Edi.(Joko W. Erlambang)