Carut Marut PKH, Pemkab Labuhanbatu Diminta Jalankan UU Nomor 13 Tahun 2011

Carut Marut PKH, Pemkab Labuhanbatu Diminta Jalankan UU Nomor 13 Tahun 2011

Foto: Sekretaris Koordinator LSM TIPAN  RI Wilayah Pantai Labuhanbatu, Darmanto (istimewa)

Sipayo.com – Carut marutnya penerima dana PKH yang tidak tepat sasaran di berbagai desa di Kabupaten Labuhanbatu belum juga terselesaikan. Masih begitu banyak warga yang memiliki ekonomi mampu, tetapi tidak mengundurkan diri dari peserta penerima keluarga harapan (PKH).

Hal itu dikarenakan tidak adanya tindakan preventif yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu hingga saat ini. Pemerintah sampai saat ini hanya melakukan sosialisasi tentang sanksi hukum bagi warga mampu penerima dana PKH. Seharusnya, Pemkab Labuhanbatu sudah menjalankan peraturan perundang undangan yang diatur di dalam Undang –Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin.

Demikian dikatakan Koordinator Bidang Hukum Persatuan Aktivis Waetawan Pantai Timur (PAWA PATI) Yusnita Saragih SH kepada Sipayo.com, Kamis (9/4/2020) di Bilah Hilir.

Yusnita menegskan di dalam pasal 42 Undang – Undang Nomor 13 tahun 2011 dengan jelas menyebutkan setiap orang yang memalsukan data verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak Rp50.000.000 (Lima puluh juta rupiah).

“Dengan dasar undang – undang itu seharusnya dinas sosial meminta kepada kepala desa, kelurahan melaporkan data konkrit kepada dinas sosial bagi warganya yang mampu namun menerima PKH. Kemudian dinsos wajib berikan peringatan kepada mereka lewat surat agar mengundurkan diri dari peserta PKH bila tidak mau terjerat hukum. Jika tidak mau mengundurkan diri, laporkan ke aparatur penegak hukum,”ujar Yusnita tegas.

Menurut Yusnita, jika ketegasan itu dijalankan oleh pemerintah kabupaten tentunya penyaluran dana PKH akan tepat sasaran. Sebab selama ini,lanjutnya, masih begitu banyak warga yang tidak malu dan tidak bersyukur akan rezeki dari Tuhan hingga ekonominya tercukupi tetapi mengaku miskin.

Selain itu, tambahnya lagi, pendataan carut marutnya penerima dana PKH bukan semata kesalahan dari data statistik, akan tetapi adanya indikasi nepotisme yang dilakukan oleh kepala dusun atas perintah kepala desa pada saat dilakukan pendataan.

“Ironisnya lagi, ada ketua kelompok PKH yang meminta uang dari para peserta PKH saat menerima kucuran dana tersebut. Belum lagi peyimpangan yang dilakukan oleh pendamping PKH. Contohnya Desa Bagan Bilah Kecamatan Panai Tengah, hingga saat ini kasus itu telah dilaporkan ke Polres labuhanbatu oleh Ketua Projo kabupaten Labuhanbatu Bernat Panjitan SH,Mhum hingga kini tidak jelas tindaklanjutnya,” sebut Yusnita.

Terpisah, Sekretaris Koordinator TIPAN –RI wilayah pantai Darmanto kepada Sipayo.com via selular mengatakan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu dan pemerintah desa jangan hanya memberikan sosialisasi kepada penerima PKH tentang sanksi hukum tanpa melakukan tindakan tegas.

“Sosialisasi tanpa aksi itu omong kosong. Undang –Undang Tentang Fakir miskin itu diterbitkan tahun 2011 bukan baru sekarang, kenapa tidak diterapkan selama ini undang – undang itu? Padahal selama ini begitu banyak sudah pelanggaran dan pemalsuan data orang mampu ngaku miskin,” ujar Darmanto.

Darmanto menegaskan, jika ada pendamping PKH dan aparatur desa yang terbukti menyalahgunakan dana fakir miskin seperti yang dilakukan oleh pendamping PKH Desa Bagan Bilah berinisial D dapat diproses secara hukum dan dijerat dengan Undang –Undang Nomor 13 tahun 2011 pasal 43”setiap orang yang menyalahgunakan dana penanganan fakir miskin sebagaimana dimaksud pasal 38, dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak Rp500.000.000 (Lima ratus juta rupiah)”.

“Seharusnya penyimpangan anggaran untuk orang miskin seperti yng terjadi di Desa Bagn Bilah, dinas sosial dan kepala desa bertindak tegas, tetapi ini malah terkesan seolah –olah bodoh gak tau peraturan tidak peduli terhadap nasib warganya yang miskin,” ungkap Darmanto.(Joko W).