Anggota DPD RI Badikenita Br Sitepu Berikan Bahan Masker kepada Moderamen dan Permata GBKP Berastagi

Anggota DPD RI Badikenita Br Sitepu Berikan Bahan Masker kepada Moderamen dan Permata GBKP Berastagi

Sipayo.com – Untuk melawan penyebaran virus Corona (COVID-19), Anggota DPD RI, Dr. Badikenita Br Sitepu, SE, M.Si lewat timnya memberikan bahan masker ke Moderamen Gereja Batak Karo Protestan (GBKP) dan Permata GBKP Berastagi pada Sabtu 6 Mei 2020.

Tidak hanya itu, Putri kebanggaan Karo itu juga menyempatkan teleconference dengan Camat Berastagi, Moderamen, dan Permata GBKP Berastagi.

Melalui teleconference, Badikenita Br Sitepu dengan Pdt. Rosmalia selaku Moderamen GBKP menyampaikan bahwa bahan masker ini akan diberikan kepada beberapa pekerja penjahit untuk membuat masker kain dan hasilnya akan diberikan kepada seluruh masyarakat di Kabupaten Karo, Dairi, Pakpak Bharat dan Simalungun.

Dan Badikenita juga melakukan teleconference dengan Permata GBKP, Amsal Sinuhaji bahwa bahan masker tersebut akan dikerjakan oleh permata GBKP Berastagi dengan proyeksi 10.000 masker jadi akan dicetak. Tujuan dari Permata GBKP selain membantu penyediaan masker di Kabupaten Karo juga memberikan kesempatan kerja kepada Permata GBKP ditengah wabah pandemi ini.

Hasil Teleconference dengan Camat Berastagi, Mirton Ketaren menyampaikan bahwa Posko COVID-19 di setiap gerbang masuk desa sudah didirikan dalam usaha memutus rantai COVID-19 ini. Anggaran Desa dialokasikan namun tetap dalam jumlah yang sewajarnnya sesuai dengan peraturan dan undang – undang Mendes No.8 Tahun 2020.

Foto: Anggota DPD RI, Dr. Badikenita Br Sitepu, SE, M.Si.

Badikenita Br Sitepu menyatakan, “pemberian donasi bahan masker untuk membantu masyarakat, dan apabila COVID-19 ini terus berlanjut maka sudah disiapkan rencana untuk pendirian Produksi Masker Kain di Berastagi dengan jalin kerjasama dengan Permata GBKP Berastagi untuk memenuhi keperluan masker masyarakat,” ucapnya.

Terkait pengawasan Dana Desa selain posko COVID-19, Badikenita menyampaikan, “pemerintah desa juga harus memikirkan solusi untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat desa, tidak bisa dilakukan untuk berharap kepada bantuan – bantuan yang masuk, untuk menjadikan desa mandiri melalui Bumdes dan Padat Karya Tunai Desa (PKTD) sesuai Mendes No.8 Tahun 2020 dengan memproritaskan pekerja adalah anggota keluarga miskin, penganggur dan setengah penganggur serta anggota masyarakat marjinal lainnya,” ucapnya.

Selain pemberian bahan masker dan pengawasan dana desa, Badikenita juga menyampaikan bawasannya permasalahan pertanahan di perbatasan Karo dengan Aceh juga harus segera di selesaikan oleh BPN Karo.

“Kita diberikan waktu sampai tahun 2024 tanah sudah harus selesai disertifikat sedangkan hasil konkrit yang dikerjakan BPN masih jauh dari kata memuaskan, jangan sampai timbul penghambatan pengerjaan ini, BPN Karo harus cermat dan sigap menyelesaikan ini semua, Pemkab Karo juga harus memberikan dukungan kepada BPN agar tanah di Kabupaten Karo sudah disertifikat sepenuhnya di tahun 2024,” tegas Dr. Badikenita Br Sitepu, SE, M.Si.