Ini Baru Kades Pemberani di Labuhanbatu! Semua Perangkat Desanya Dapat BLT- DD

Ini Baru Kades Pemberani di Labuhanbatu! Semua Perangkat Desanya Dapat BLT- DD

Foto: Kantor Kades Sei Pelancang, Kecamatan Panai Tengah, Kabupaten Labuhanbatu.

Sipayo.com – Pemerintah pusat mau pun pemerintah Kabupaten telah menegaskan aparatur pemerintahan desa dilarang menerima bantuan langsung tunai dari dana desa (BLT –DD) dan bantuan sejenisnya dampak dari pandemic virus covid-19 yang sedang mewabah di Indonesia.

Namun, larangan itu tidak berlaku dan tidak digubris oleh Kepala Desa Sei Pelancang, Kecamatan Panai Tengah, Kabupaten Labuhanbatu Parulian Situmorang.

Entah berani atau memang tidak memahami regulasi, kepada Sipayo.com
saat dikonfirmasi di kediamannya beberapa hari lalu tentang penyaluran bantuan covid-19, Parulian dengan enteng dan rasa bangga mengaku semua perangkat desanya dari mulai sekdes, kaur, kadus dan anggota BPD mendapatkan bantuan langsung tunai dari dana desa.

Selain aparatur desa, Parulian juga mengakui menyalurkan bantuan BLT DD kepada warga yang ekonominya menengah ke atas.

“Yang punya ladang lebar dan punya mobil pun dapat BLT DD Pak, semua perangkat desa pun dapat Pak. Ya wajarlah mereka dapat, honor mereka cuma 2 jutaan 1 bulan, ya wajar menurut saya aparatur desa mendapat. Masa orang kaya dapat, kaur perangkat desa tidak mendapat. Lagi pula semua warga saya juga sudah mendapat,” kata Parulian bangga tanpa mengenakan kaos atau kemeja dan hanya mengenakan celana pendek tanpa mempersilahkan wartawan untuk duduk atau masuk ke dalam rumahnya.

Ditanya apa alasannya perangkat desanya turut mendapat BLT DD, Parulian mengatakan karena semua warganya sudah mendapat bantuan, sedangkan kuota penerima BLT DD sebanyak 166 orang.

“Kuota BLT DD 166 orang, semua warga sudah mendapat bagiannya. Ada yang dapat BST Pusat, PKH, BPNT, ya kemana lagi mau kita salurkan? Perangkat desalah kita beri. Yang pentingkan warga saya tidak ada yang keberatan,” kilah Parulian.

Disinggung wartawan bahwasannya kebijakan yang ia buat tidak sesuai dengan regulasi yang ada dari pemerintah, Parulian tidak memberikan jawaban.

Parulian pun menjelaskan, jumlah warganya yang menerima PKH dan BPNT sebanyak 243 orang, penerima BST dari pusat sebanyak 147 orang, Penerima BLT DD 166 orang. Penerima BST dari APBD Kabupaten Labuhanbatu sebanyak 21 orang. Jumlah penduduknya sebanyak 545 orang.

Ketika angka yang ia sebutkan dijumlah oleh wartawan, 243 + 147 +166 +21 + = 577. Sedangkan warganya berjumlah 545 KK dan semua mendapat bantuan, berarti ada yang mendapat bantuan dauble sebanyak 32 orang, Parulian tidak bisa memberikan penjelasan.

Menjawab Sipayo.com berapa jumlah penerima bantuan dari provinsi, Parulian mengatakan jumlah penerima bantuan sembako dari propinsi sebanyak 423 orang.

“Kalau itu kita salurkan semua kepada yang namanya tertera sebagai penerima bantuan, tidak ada kita kurang- kurangi Pak. Walau pun nama penerima bantuan itu sudah menerima BLT DD, atau pun penerima bantuan lainnya ya saya serahkan Pak meski pun itu perangkat desa. Asal ada namanya ya kita serahkan, kalau ada warga keberatan silahkan komplin kepada pemerintah provinsi. Karena nama yang tidak kita ajukan pun ikut keluar sebagai daftar penerima bantuan tersebut,” ujar Parulian.

Menanggapi tindakan Parulian Situmorang, Sekretaris Persatuan Aktivis Wartawan Pantai Timur (PAWAPATI) Abdul Hasyim, kepada Sipayo.com, Rabu (17/06/2020) diminta tanggapannya mengatakan, bahwasannya tindakan Kepala Desa Sei Pelancang itu melanggar aturan pemerintah dan diduga syarat kepentingan untuk Pilkades 2021.

“Sebagai kepala desa tidak mungkin dia tak paham regulasi. Karena penyaluran dana bantuan itu sudah disosialisasikan di PMD. Jangan dia pura – pura bodoh. Jangan dia anggap hasil musyawarah berarti boleh melanggar aturan pemerintah. Sudah 2 periode jadi kades mana mungkin ia gak paham. Jelas perangkat desa tidak dibenarkan terima BLT DD. Kalau dia katakan honor perangkat desa hanya 2 jutaan jangan ia anggap kecil. Tunjangannya gak dia hitung? Sudah dia atas UMR honor kaur dengan tunjangannya,” ungkap Hasyim.

Menurut Hasyim, tahun 2021 bakal dilaksanakan Pilkades serentak untuk beberapa desa, termasuk Desa Sei Pelancang.

“Karena itu kita menduga, diberinya semua perangkat desa termasuk BPD mendapat BLT DD ada syarat kepentingan untuk tahun 2021 nanti. Jangan bantuan dana covid ini jadi azaz manfaat kepentingan politik dan kepentingan pribadi. Kita minta ada tindakan tegas dari Pemkab Labuhanbatu dan aparatur hukum atas tindakan kades tersebut. Karena itu penyalahgunaan wewenang dan jabatan,” tukas Hasyim. ( Joko W).