Izin Penangkaran Sarang Burung Walet di Labuhanbatu Tak Ada

Izin Penangkaran Sarang Burung Walet di Labuhanbatu Tak Ada

Foto: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Sipayo.com – Menjamurnya penagkaran sarang Burung Walet di Labuhanbatu seperti di Kecamatan Panai Tengah dan Panai Hilir ternyata sama sekali tidak mempunyai izin dari Pemerintah semenjak tahun 2017 hingga sekarang.

Padahal meski melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) mempunyai persyaratan jika mendirikan penagkaran sarang burung walet harus mempunyai izin dari pemerintah.

“Dari tahun 2017 sampai sekarang izin penagkaran sarang burung walet tidak ada di Labuhanbatu.Tapi informasi yang diberikan akan kita tindak lanjuti,” kata Heri selaku Kasi Pelayanan Didinas DPMPTSP, Kamis (18/6/2020) pada Sipayo.

Kayanya, jika hal itu akan ditindak lanjuti kiranya membuat pengaduan hingga sampai kemeja Kepala dinas.

“Akan kita sahuti bang,tapi ke kadis dulu. Agar kita lakukan surpe kelapangan. Namun secara tindakan itu melalui dinas Satpol pp,” sebut Heri.

Sementara itu Kasat Pol PP, M Yunus Hasibuan, SH mengatakan jika ingin dilakukan penindakan melalui intansi perizinan mengajak atau menyurati dinas kami.

“Kami kan tidak tahu mana-mana saja penagkaran sarang burung walet yang tidak berizin.Jadi harus bersama-sama melakukan penindakan.Kalau dinas kita siap saja,namun harus didampingi mereka agar saat melakukan penindakan tidak menyalahi aturan yang ada,” pungkas Yunus.

Diberitakan sebelumnya, Dua Kecamatan di Kabupaten Labuhanbatu, Sumatera Utara yaitu Kecamatan Panai Hilir dan Panai Tengah diprediksikan bakal menjadi Kota “Hantu”. Sebab didua kecamatan itu penagkaran sarang burung Walet hingga kini semangkin merajalela perkembangannya.

Kepada Sipayo Samsul Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Lembaga independent Pemantau Aset Negara (LIPAN) Kabupaten Labuhanbatu mengatakan sungguh sangat drastis perkembangan sarang burung walet didua kecamatan tersebut.

“Sama-sama kita lihat atas pesatnya perkembangan sarang burung walet yang berkembang didua kecamatan ini.Jadi dapat diprediksikan bakal menjadi kota hantu,” kata Samsul, Rabu (17/6/2020).

Sementara itu Camat Panai tengah Amarnasby Lolotan dan Panai Hilir Hadmansah dikonfirmasi secara terpisah, kompak mengatakan bahwa izin penagkaran burung walet didaerah mereka masing-masing sama sekali tidak memiliki izin dari pemerintah.

“Kalau kami meskipun pihak kecamatan Panai Hilir tidak ada mengetahui retribusi pajak yang diberikan penagkaran burung Walet. Itu semua urusannya kedinas pendapatan,” sebut Hadmansah.

“Kami juga tidak mengetahui atas izin penagkaran burung walet itu ada atau tidak dan retribusinya. Kalau dari kecamatan kami tidak mengetahui sama sekali atas hal itu. Kalau masalah siapa saja pemiliknya kebanyakan orang luar negeri yang mempunyai aset penagkaran burung walet disini,” bilang Lolotan.(Abi)