Diduga Lakukan Penipuan Upah Lembur, Managemen PTPN III SiSumut Dilaporkan Ke Polres Labuhanbatu

Diduga Lakukan Penipuan Upah Lembur, Managemen PTPN III SiSumut Dilaporkan Ke Polres Labuhanbatu

Foto: Jonni Silitonga SH, MH selaku kuasa hukum Yoheri Afandi Manurung menunjukkan surat kuasa yang ia terima kepada wartawan di Rantauprapat

Sipayo.com – Akibat melakukan tindakan sewenang – wenang dan diduga melakukan penipuan upah lembur karyawan, Managemen PTPN III Si Sumut harus siap berurusan dengan hukum.

“Tindakan managemen perusahaan perkebunan kelapa sawit PTPN III Si Sumut sudah sewenang – wenang terhadap karyawannya dan melanggar hukum. Karena itu besok, kita buat laporan ke Polres Labuhanbatu dan ke Pengawas Ketenagakerjaan Propinsi Sumatera Utara ( Wasnaker Propsu) wilayah IV,” kata Advokasi Jonni Silitonga SH, MH kepada Sipayo.com di sebuah hotel di Rantauprapat, Rabu (22/07/2020).

Jonni menegaskan, laporan itu terkait penipuan pengupahan lembur yang dilakukan pihak perusahaan terhadap kliennya Yoheri Affandi Manurung mantan Danton Satpam PTPN III Si Sumut yang dimutasikan ke Aceh.

Dijelaskannya kembali, jumlah kerugian yang dialami oleh kliennya Yoheri Afandi Manurung terhitung dari tahun 2015 sampai tahun 2020 bulan Juni cukup besar.

“Setelah dilakukan perhitungan secara rinci dikurangi pembayaran tunjangan khusus dan lembur, kerugian klien saya berkisar lebih kurang Rp 378 juta rupiah. Tetapi untuk kepastian angkanya kita tunggu saja perhitungan dari pegawai pengawas ketenagakerjaan,” ujar Jonni Silitonga SH, MH yang notabenenya Ketua Pembina Pusat Bantuan Hukum Suara Keadilan Indonesia (PBHSKI) Sumatera Utara.

Selain membuat laporan ke Polres Labuhanbatu dan ke Wasnaker Propsu, Jonni Silitonga, SH, MH yang saat ini juga menjabat sebagai Ketua DPC PERADI Deli Serdang, akan melaporkan hal ini ke Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO).

“Sebagaimana kita ketahui PTPN III Kebun Sisumut adalah anggota RSPO. Sebab itu laporan kesana juga akan kita buat,” imbuh Jonni.

Terpisah, Yoheri Afandi Manurung dikonfirmasi wartawan via selular membenarkan hal itu.

“Benar bang, saya memang sudah menanda tangani kuasa dengan pengacara saya Pak Jonni Silitonga, SH. MH. Sebab tindakan yang dilakukan perusahaan kepada saya sangat tidak wajar, uang selisih biaya perjalanan dinas temuan Satuan Pengawas Intren (SPI) perusahaan Rp 600 ribuan sudah saya kembalikan,” sebut Yoheri Affandi Manurung.

Namun mirisnya, lanjut Yoheri, dirinya sudah dapat teguran dari perusahaan dan diturunkan jabatannya sebagai Danton Satpam, ia pun dimutasikan ke Julok Rayeuk Aceh Timur.

“Tentunya hal ini saya definisikan sebagai sanksi berlapis dan penyiksaan terhadap saya dengan dimutasikan saya ke Aceh,” ungkap Yoheri.

Yoheri Afandi mengaku, selama ini ia bekerja dengan tenaga keamanan yang jauh dari cukup, namun tetap bekerja secara maksimal untuk mengamankan asset perusahaan. Terutama dalam hal produksi. Satpam rata-rata bekerja dua shift atau 12 jam perhari terus menerus tanpa mengenal hari libur. Sedangkan luas areal yang dijaga 5.836 Hektar.

“Bila dihitung dengan normal, maka jumlah tenaga keamanan untuk 3 shift perhari paling tidaknya 228 orang. Tenaga yang ada cuma 52 orang sudah termasuk jaga pos induk, rumah manager, dan team buser. Artinya ada kekurangan tenaga sebanyak 176 orang, namun semua itu tidak menjadi perhatian perusahaan dan malah berbuat sewenang-wenang,” akunya.

Untuk upah atas kelebihan jam kerja setiap bulannya yang dibayar perusahaan, sambungnya lagi, yakni uang tunjangan khusus Rp 472.880 ditambah lembur sejumlah rata-rata 50 Jam,atau Rp1.350.000. Total keseluruhan Rp1.822.880.

“lembur tidak boleh diatas 50 Jam, karena katanya akan menjadi temuan SPI” bebernya.

Terpisah, Ketua FC FSPMI Labuhanbatu Wardin diminta tanggapannya atas persoalan itu, mengatakan tindakan yang dilakukan oleh Yoheri sudah tepat.

Tindakan Yoheri itu sudah tepat, perusahaan tidak bisa melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) karena undang-undang membolehkan buruh melaporkan perbuatan pidana pengusaha kepada yang berwajib. Hal itu diatur dalam Pasal 153 ayat (1) huruf, h, Undang-Undang No.13/2003 tentang Ketenagakerjaan.

“Pengusaha dilarang melakukan PHK dengan alasan, buruh yang mengadukan pengusaha kepada yang berwajib mengenai perbuatan pengusaha yang melakukan tindak pidana kejahatan” terang Wardin. (Joko W. )