Dilaporkan Soal Penggelapan Upah Lembur, APK Si Sumut PTPN III : Silahkan Saja Melapor, Jika tidak Terbukti Kita akan Ambil Langkah Hukum

Dilaporkan Soal Penggelapan Upah Lembur, APK Si Sumut PTPN III : Silahkan Saja Melapor, Jika tidak Terbukti Kita akan Ambil Langkah Hukum

Foto: Logo PTPN III

Sipayo.com – Pimpinan perusahaan PTPN III Si Sumut melalui Asisten Personalia Kebun (APK) PTPN III Si Sumut Soni Meliala menegaskan siap menghadapi Jonni Silitonga SH, MH selaku kuasa hukum Yoheri Afandi Manurung yang melaporkan PTPN III ke Polres Labuhanbatu tentang dugaan penipuan/penggelapan upah lembur.

“Melapor itu kan hak semua warga bang, ya silahkan saja. Tentunya laporan itu kan harus berdasarkan bukti-bukti yang ada bang. Ini kan masih azas praduga tak bersalah, ya silahkan saja bang,” kata APK PTPN III Si Sumut Soni Meliala menjawab Sipayo.com via selular, Kamis (23/07/2020) tentang pelaporan Jonni Silitonga SH, MH.

Soni juga mengaku siap memberikan klarifikasi atas laporan itu pada saat dipanggil ke Polres Labuhanbatu atau di persidangan.

“Laporan itu kan harus bisa dibuktikan bang, ya kita siap memberi sangkalan saat dipanggil kepolisian atau di persidangan,” ujar Soni kembali.

Ditanya kembali apakah tuduhan yang dilaporkan Yoheri dan kuasa hukumnya itu tidak benar, Soni mengatakan benar atau tidak tergantung pada bukti – bukti yang disampaikan Yoheri dalam laporannya.

“Kalau kita katakan itu tidak benar semua itu kan harus bisa dibuktikan bang. Dituduh seperti itu, seperti ini itukan asas praduga tak bersalah kan bang. Jika ternyata tuduhan atau laporan yang diadukan ke kepolisian tidak bisa dibuktikan kita juga akan ambil langkah hukum bang, termasuk soal ITEnya bang,” ungkap Soni mengakhiri.

Selang beberapa jam kemudian, saat dikonfirmasi kembali melalui whatsApp messenger oleh awak media ini dengan 3 pertanyaan, berapa jumlah satpam di PTPN III Si Sumut? Apakah dengan jumlah satpam yang ada di PTPN III seperti yg dikatakan Yoheri Afandi Marpaung sudah mampu menjaga Asset perkebunan?

Apakah ketika Lembaga Sertifikasi PT TUV Rheinland Indonesia, saat melakukan audit sudah mengetahui ketidak sesuaian ini? Soni Meliala tidak berkenan memberikan balasan meskipun WhatsApp messenger dari awak media ini telah dibacanya dengan bukti tercontreng warna biru.

Pada pemberitaan sebelumnya, Yoheri Afandi mengaku telah memberikan kuasa hukum kepada Jonni Silitonga SH,  MH atas kerugian upah lembur yang ia alami dan kesewang – wenangan perusahaan terhadap dirinya. Padahal selama ini akunya, ia bekerja dengan tenaga keamanan yang jauh dari cukup, namun tetap bekerja secara maksimal untuk mengamankan asset perusahaan.

Terutama dalam hal produksi. Satpam rata-rata bekerja dua shift atau 12 jam perhari terus menerus tanpa mengenal hari libur. Sedangkan luas areal yang dijaga 5.836 Hektar.

“Bila dihitung dengan normal, maka jumlah tenaga keamanan untuk 3 shift perhari paling tidaknya 228 orang. Tenaga yang ada cuma 52 orang sudah termasuk jaga pos induk, rumah manager, dan team buser. Artinya ada kekurangan tenaga sebanyak 176 orang, namun semua itu tidak menjadi perhatian perusahaan dan malah berbuat sewenang-wenang,” akunya.

Untuk upah atas kelebihan jam kerja setiap bulannya yang dibayar perusahaan, sambungnya lagi, yakni uang tunjangan khusus Rp 472.880 ditambah lembur sejumlah rata-rata 50 Jam, atau Rp 1.350.000. Total keseluruhan Rp 1.822.880.

“lembur tidak boleh diatas 50 Jam, karena katanya akan menjadi temuan SPI” bebernya.

Atas kerugian yang ia alami, Yoheri Afandi Manurung memberikan kuasa penuh kepada Ketua Peradi Deli Serdang Jonni Silalahi SH, MH untuk membantu dirinya lewat proses hukum dan telah membuat pengaduan ke Polres Labuhanbatu. (Joko W).