Fraksi PDIP DPRD Labuhanbatu Minta Polisi dan Kejari Usut Pajak Mineral

Fraksi PDIP DPRD Labuhanbatu Minta Polisi dan Kejari Usut Pajak Mineral

Foto: DPRD Labuhanbatu saat Menggelar Pandangan Fraksi

Sipayo.com – Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Dewan Perwakilan Rakyat Dearah (DPRD) Kabupaten Labuhanbatu, Sumatera Utara meminta Polisi dan Kejari agar mengusut apa bila ada dugaan penyimpangan yang masuk keranah hukum pidana terkait pajak Mineral bukan Logam.

Hal itu dikatakan Ir Sujarwo selaku Ketua Fraksi PDIP dalam agenda Pandaganan Umum Fraksi terhadap Pembahasan Ranperda tentang pertangungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Labuhanbatu Tahun Anggaran 2019, Rabu (15/7/2020) siang.

Katanya,pendapatan daerah dari pajak mineral bukan logam yang ditargetkan Rp 1.500.000.000 dan realisasi sebesar Rp 2.967.218.100 atau melebihi dari target sebesar 197,81 persen, namun jumlah tersebut dinilai kecil apa bila dibandingkan dengan jumlah tanah yang sudah digunakan.

Menurut pemandangan umum Fraksi PDIP Labuhanbatu, bahwa pendapatan yang melebihi target yang direncanakan berdasarkan asumsi dari pajak galian C tanah timbun yang digunakan untuk pembangunan jalur Rel Kereta Api di Labuhanbatu sebanyak 6 juta kubik.

“Tanah timbun yang dipergunakan untuk penimbunan jalur Rel Kereta Api, sekitar 6 juta kubik.Bila mengacu kepada Perda, maka diperhitungkan jumlah pajak yang dapat ditarik sebesar Rp 22.500.000.000, dengan rincian 6 juta kubik dikali Rp 3.750.

“Perhitungan itu tidak sesuai dengan pendapatan pajak yang melebihi target yang tertuang dibuku Laporan Keuangan Pemkab Labuhanbatu tahun anggaran 2019,”Sebut Sujarwo.

Dijelaskannya,kalau melihat dari uraian diatas, Fraksi PDIP menilai, masih ada potensi pajak galian C yang belum disertakan dalam kas daerah di tahun anggaran 2019.Untuk itu kami minta penjelasan Bupati.

“Fraksi PDIP juga mempertanyakan pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, seperti Deviden di Bank Sumut.Ditargetkan Rp 26.692.760.555, sedangkan realisasi Rp 16.226.589.877 atau terealisasi sebesar Rp 60,79 persen.

“Ini menunjukan bahwa realisasi penerimaan dari PT Bank Sumut berupa Deviden tidak sesuai dengan yang direalisasikan.Untuk ini tolong dijelaskan saudara Bupati” ujar Sujarwo dirapat paripurna yang dihadiri beberapa kepala Dinas dan asisten di jajaran Pemkab Labuhanbatu,”Tambah Sujarwo.

Senada dengan Fraksi Nasdem yang menyebutkan, jumlah 6 juta kubik tanah timbun itu didapat dari proyek pembangunan jalur Kereta Api.

‘Menurut pelaksana pembangunan jalur Kereta Api, mereka membutuhkan 6 juta kubik tanah timbun dan saat ini pengerjaannya sudah hampir selesai,”Bilang Arjan Priadi selaku sekretaris Fraksi Nasdem.

Ditambahkanya,berdasarkan jumlah tanah timbun yang 6 juta kubik itu, dapat diasumsikan seharusnya pajak yang diperoleh sebesar Rp 22.500.000.000, kalau menurut perda yang menyebutkan pajak satu kubik tanah sebesar Rp 3.750.

“Yang menjadi pertanyaan kita, kenapa pajak galian C itu diperoleh sebesar Rp 2.967.218.100.Ini menjadi perhatian kita,”Pungkas Arjan.

Sedangkan Bupati Labuhanbatu Andi Suhaimi Dalimunthe diwakili Sekda Ahmad Mufli menjawab atas hal itu”Kami akan Menjawab dalam pembahasan berikutnya.(Abi)