Soal Dugaan Penipuan Upah Lembur, PTPN III Si Sumut Dilaporkan Ke Polres Labuhanbatu

Soal Dugaan Penipuan Upah Lembur, PTPN III Si Sumut Dilaporkan Ke Polres Labuhanbatu

Foto: Advokat Jonni Silitonga SH, MH kuasa hukum Yoher Afandi Manurung resmi melaporkan PTPN III Si Sumut ke Polres Labuhanbatu. Kamis (23)07/2020).

Sipayo.com – Managemen PTPN III Si Sumut hari ini, Kamis (23/07/2020) sekira pukul 11.30 WIB secara resmi telah dilaporkan ke Polres Labuhanbatu oleh Jonni Silitonga SH, MH, selaku kuasa hukum dari Yoheri Afandi Manurung mantan Danton Satpam PTPN III Si Sumut yang berlokasi di Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Laporan itu terkait adanya dugaan penipuan/ penggelapan upah lembur terhadap kliennya Yoheri Afandi Manurung yang mengalami kerugian mencapai 3 ratus jutaan rupiah.

“Laporan ke Polres Labuhanbatu ini merupakan wujud dari pemberian bantuan hukum kepada masyarakat. Sehingga azas equality before the law (semua warga negara bersamaan kedudukannya dimuka hukum) dapat terimplementasi dengan benar,”
kata Jonni Silitonga SH, MH menjawab Sipayo.com seusai membuat laporan di Polres Labuhanbatu.

Selain laporan ke Polres Labuhanbatu, lanjutnya, ia juga sudah menyerahkan laporannya ke unit pelayanan teknis pengawas ketenagakerjaan Provinsi Sumatera Utara Wilayah-IV (UPT. Wasnaker Provsu Wil-IV).

Ketika disinggung apakah sudah terpenuhi unsur hukumnya, Ketua, Pembina Pusat Bantuan Hukum Suara Keadilan Indonesia (PBHSKI) Sumatera Utara ini mengatakan, berdasarkan bukti-bukti permulaan yang ia dapatkan dari Yohedi Afandi Manurung, dan setelah dilakukan analisa hukum berdasarkan Undang-Undang No.13 Tahun 2003, tentang Ketenagakerjaan subsidair Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengenai penipuan dan /atau penggelapan sudah terpenuhi unsur hukumnya.

“Kendati demikian, kita tunggu saja hasil proses hukumnya dari penyidik yang menangani perkara ini dan kasus ini tetap kita kawal,” ujarnya.

Ditanya kembali, apakah hal itu dilaporkan juga ke RSPO, Jonni menegaskan melaporkan hal itu ke RSPO.

“Tentu kita laporkan dan segera kita berkoordinasi dengan kawan-kawan satu team yang paham dan mengerti tentang mekanisme dan tata cara melakukan komplain ke RSPO. Laporan ke RSPO ini wajib agar RSPO juga bisa mengetahui kalau selama ini proses audit sertifikasi yang dilakukan oleh Lembaga Sertifikasi RSPO diduga syarat dengan ketidak benaran. Harapan kita kasus ini nantinya menjadi parameter bagi PTPN III Sisumut untuk segera melakukan perbaikan sistem managementnya,” sebut Jonni Silitonga.

Yoheri Afandi Manurung dikonfirmasi wartawan melalui telepon selularnya membenarkan telah memberikan kuasa hukum kepada Jonni Silitonga SH, MH atas persoalan dirinya yang telah dirugikan oleh pihak perusahaan PTPN III Si Sumut.

“Semuanya sudah saya serahkan sepenuhnya kepada kuasa hukum saya bang, apa yang akan diperbuat oleh kuasa hukum saya itulah yang terbaik. Silahkan abang bicara saja dengan kuasa hukum saya,” terang Yoheri singkat. (Joko W).