Ketua FC SPMI Labuhanbatu: Mempidanakan PTPN III Kebun Sisumut Langkah Yang Tepat

Ketua FC SPMI Labuhanbatu: Mempidanakan PTPN III Kebun Sisumut Langkah Yang Tepat

Foto: Ketua FC Serikat Pekerja Metal Indonesia Kabupaten Labuhan batu Wardin, mendukung langkah yang dilakukan oleh Tiger Afandi Manurung melaporkan manajer PTPNIII Kebun Sisumut ke Polres Labuhanbatu.

Sipayo.com – Tindakan Yoheri Afandi Manurung mantan Danton PTPN III Kebun Sisumut mempidanakan Manajer PTPN III Kebun Sisumut atas dugaan melakukan perbuatan penipuan/ penggelapan upah lemburnya melalui kuasa kuasa hukumnya Jonni Silitonga SH, MH sebuah tindakan yang tepat.

Demikian dikatakan Ketua FC Serikat Pekerja Metal Indonesia (SPMI) Kabupaten Labuhanbatu Wardin, ketika diminta tanggapannya oleh Sipayo.com tentang pelaporan Yoheri Afandi Manurung ke Polres Labuhanbatu, Jumat (14/08/2020).

Wardin menyebutkan, merujuk pasal 77 dalam Undang-Undang No. 13/2003 tentang ketenagakerjaan, satpam ( security) yang bekerja selama 6 hari dalam seminggu hanya boleh bekerja 7 jam kerja per hari atau 40 jam seminggu. Sedangkan satpam yang bekerja 5 hari dalam seminggu hanya boleh bekerja 8 jam kerja per hari atau 40 jam dalam seminggu.

“Jika Satpam atas kemauannya bekerja 2 shift atau 12 jam perhari, berarti satpam bekerja 72 jam perminggu. Maka kelebihan jam kerja sejumlah 32 Jam perminggu wajib dibayar perusahaan sesuai perhitungan upah lembur. Ditambah kelebihan jam kerja untuk pekerjaan yang dikerjakan pada hari minggu dan libur resmi bila satpam nya tidak diistirahatkan,” ujar Wardin.

Ditegaskannya, apabila perusahaan tidak membayar kelebihan jam kerja sesuai perhitungan upah lembur, maka sesuai ketentuan undang- undang perusahaan tersebut dikategorikan melakukan pelanggaran tindak pidana dan satpam yang dirugikan berhak membuat pengaduan ke polisi.

“Jika perusahaan tidak mau membayar, jelas itu tindakan penggelapan dan penipuan. Ambil langkah hukum itu tindakan yang tepat sekali,” imbuh Wardin.

Ditanya, apa persoalan pengupahan itu hanya merujuk pada Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2003? Wardin mengatakan, selain Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003, acuan jam kerja satpam ( security) mengacu pada keputusan bersama menteri tenaga kerja dan kepolisan republik Indonesia dengan Nomor KEP.275/Men/1989 dan Nomor.Pol Kep/04/V/1989 tentang pengaturan jam kerja, shift dan jam istirahat serta pembinaan tenaga kerja satuan pengaman.

Ditanya kembali soal pemeriksaan yang dilakukan pengawas ketenagakerjaan dari Propinsi Sumatera Utara ke kebun Sisumut beberapa hari lalu, Wardin berharap Wanaker bekerja secara profesional dan proposional.

“Saya masih mengikuti perkembangan lanjutan kasus ini, saya terus baca berita tentang hak pekerja yang merasa ditipu dan dirugikan. Wasnaker juga sudah mengakui selama ini perusahaan mempekerjakan satpam hanya 2 shift. Saya harap, Wasnaker bertindak tegas dalam hal ini dan siap menjunjung tinggi nilai kebenaran,” ungkap Wardin.

Sebagaimana pada pemberitaan sebelumnya, Kepala Seksi Penindakan dari Pengawas Tenaga Kerja Propinsi Sumatera Utara Nova Nadeak ST, mengaku belum berani mengatakan salah atau benar karena belum mendapat data dari PTPN III Kebun Sisumut.

Sementara itu, Erik Irawan SH yang turut bersama Nova Nadeak ST ke PTPN III Kebun Sisumut, atas keterangan manajemen perusahaan mengakui security PTPN III Kebun Sisumut ada 3 shift dengan jumlah 63 orang sejak bulan Mei Tahun 2020.

“Sebelumnya selama ini security bekerja 2 shift, itu atas kebijaksanaan perusahaan dan permintaan si pekerja,”terang Erik.

Dijelaskannya kembali, pemeriksaan pada hari Kamis (06/08) belum tuntas karena pihak PTPN III Sisumut belum bisa menyerahkan data- data dikarenakan kedatangan mereka ke kebun PTPNIII Sisumut tidak ada pemberitahuan sebelumnya.

Ditanya soal tindakan Wasnaker tentang adanya dugaan penipuan soal upah, Erik mengatakan belum bisa memberikan keterangan detail tetapi akan memberikan sanksi teguran dan peringatan.

Disoal kembali, apakah hanya sanksi teguran dan peringatan yang diberikan? Erik mengatakan sanksi yang mereka berikan sesuai dengan tupoksi mereka

“Kita berikan nota 1 berupa teguran, Nota ke 2 kita berikan sebagai peringatan. Itu sesuai tupoksi kita. Jika terbukti itu pidana ya dipidanakan. Pelanggaran administrasi ya sanksinya administrasi, kalau pidana ya sanksi pidana. Kita tunggu dulu data – data dari perusahaan,”ujar Erik. ( Joko W)