Ketua FC SPMI Tagih Janji Komisi B DPRD Labuhanbatu

Ketua FC SPMI Tagih Janji Komisi B DPRD Labuhanbatu

Foto: Ketua FC SPMI (Serikat Pekerja Metal Indonesia) Labuhanbatu, Wardin.

Sipayo.com – Anggota Komisi B DPRD Labuhanbatu dengan tegas pernah mengatakan akan memeriksa anggaran biaya peningkatan SDM buruh/ pekerja sebesar Rp650 juta di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Labuhanbatu.

Ketegasan itu dilontarkan oleh anggota Komisi B DPRD Labuhanbatu David Siregar SE, pada saat gelar acara Rapat Dengar Pendapat ( RDP) antara PT Cisadane Sawit Raya, Dinas Tenagakerja Labuhanbatu dan LSM TIPAN-RI selaku Kuasa Pendamping Suherman, pada hari 27 Juli 2020. Perkataan itu ternyata ditagih oleh Wardin selaku Ketua FC Serikat Pekerja Metal Indonesia (SPMI) Labuhanbatu.

“Saya berharap, apa yang dikatakan oleh David Siregar beberapa waktu lalu direalisasikan bukan sekedar mop semata. Kita mau penggunaan dana sebesar Rp650 juta itu diusut, menyimpang atau tidak,” kata Wardin.

Wardin memyebutkan, pada tahun lalu Disnaker Labuhanbatu ada melakukan sosialisasi kepada serikat buruh dan management perusahaan di sebuah hotel. Ada pun biaya yang dihabiskan untuk penyelenggaraan sosialisasi tersebut, lanjut Wardin, bisa dievaluasi berdasarkan jumlah peserta dan narasumber yang diundang.

“Anggaran itu digunakan untuk biaya akomodasi, sewa aula hotel, uang saku peserta serta alat tulis dan tas. Kalau biaya untuk kamar hotel mungkin hanya bagi sejumlah nara sumber yang menginap, sebab para peserta lainnya tidak ada yang menginap di hotel,” timpal Sekretaris FC SPMI Labuhanbatu Anto Bangun.

Kedua pengurus FC SPMI itu berharap, Komisi B DPRD Labuhanbatu segera melakukan pemeriksaan terhadap Dinas Tenaga Kerja Labuhanbatu agar dapat diketahui selama ini penggunaan dana tersebut.

“Kita berharap penuh terhadap kinerja DPRD Labuhanbatu dalam memberantas korupsi di kabupaten kita ini. Jika diperiksa dan terbukti menyimpang merugikan negara laporkan ke penegak hukum. Karena sampai saat ini belum ada rekomendasi dari DPRD ke aparatur penegak hukum mengusut kasus korupsi,” ucap Wardin kembali

Menurut Wardin, sepanjang bulan Januari hingga Agustus tahun 2020 ini, tidak ada dilakukan kegiatan sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang ketenagakerjaan kepada buruh dan serikat Buruh.

“Pendidikan dan latihan kepada pekerja juga tidak ada,” ungkap Wardin.

Ketua Komisi B DPRD Labuhanbatu H, Fauzi saat dikonfirmasi awak media ini melalui via selular, Kamis (14/08), mengaku akan memanggil Kadisnaker Labuhanbatu.

“Akan kita pelajari dulu dan kita cermati, baru kita akan pangggil Kadisnaker ya,” jawab Ketua Komisi B DPRD H.Fauzi dari seberang telepon.(Joko W).