Perundingan Tripartit 19 BHL dengan PT Pangkatan Indonesia Deadlock

Perundingan Tripartit 19 BHL dengan PT Pangkatan Indonesia Deadlock

Foto: Perundingan Tripartit antara 19 BHL yang didampingi KOSPLSM dan PT Pangkatan Indonesia MP Evans Group Deadlock.

Sipayo.com – Perundingan Tripartit antara 19 orang Buruh Harian Lepas (BHL) di Disnaker Labuhanbatu deadlock dan diwarnai perdebatan. Dalam perundingan itu, pihak perusahaan PT Pangkatan Indonesia MP Evans Group diwakili oleh O. Simbolon, Kamis (13/08/2020).

Mirisnya, ketidakpahaman O. Simbolon tentang KOSPLSM dipertontonkan dalam perundingan itu.

O Simbolon mempersoalkan keabsahan KOSPLSM (Koalisi Organisasi Serikat Pekerja dan Lembaga Swadaya Masyarakat dan Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia ( FSPMI) dan Team Investigasi Penyelamatan Aset Negara Indonesia ( TIPAN-RI) sebagai kuasa pendamping para buruh harian lepas dimaksud.

Keberatan perwakilan PT MP Evans Group itu disangkal oleh Tumpak Manik SH dan Lisbet Tampubolon selaku mediator dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Labuhanbatu.

Menurut Lisbet Tampubolon,KOSPLSM sebagai kuasa pendamping sah secara hukum. “Tidak ada larangan serikat pekerja lain juga LSM menjadi kuasa pendamping sepanjang pemberian kuasanya ada bukti tertulis,” kata Tumpak Manik tegas.

“Secara umum tidak ada larangan kepada buruh untuk mencari kuasa pendampingnya. Bisa dari LSM, organisasi serikat pekerja maupun advokad.Kami dari disnaker tetap mengakui siapapun kuasa pendampingnya dan sah secara hukum”  timpal Tumpak Manik.

Dalam perundingan yang alot itu, tuntutan untuk pembayaran pesangon atas PHK ke 19 BHL itu ditolak oleh PT Pangkatan Indonesia MP. Evans Group.

Pihak PT MP Evans Group dalam perundingan Tripartit itu menunjukkan sikap arogansinya dan berbelit – belit.

Contohnya, pada saat Wardin selaku Ketua FC.FSPMI Labuhanbatu bertanya kepada pihak perusahaan, benarkah 19 orang itu pekerja di PT Pangkatan Indonesia MP Evans Group? jawaban pihak perusahaan malah nyeleneh.

“Silahkan pihak penggugat cari bukti sendiri,” kilah pihak perkebunan raksasa itu.

Atas jawaban dari Pihak PT Pangkatan Indonesia MP. Evans Group tersebut, Wardin meminta kepada mediator untuk mencatat jawaban dari Pihak PT Pangkatan Indonesia MP.Evans Group dan meminta kepada mediator pada saat menerbitkan anjuran harus berdasarkan fakta persidangan yang terjadi hari ini.

Wardin menegaskan, bahwa sesuai dengan pengakuan dari 19 BHL itu, selama mereka bekerja tidak ada menanda tangani kontrak kerja.

“Kemungkinan besar keberadaan mereka selama bekerja di PT Pangkatan Indonesia MP Evans Group tidak dicatatkan di Disnaker Labuhanbatu,” sebut Wardin.

Pantauan wartawan pada perundingan Tripartit itu, tidak ada terlihat bukti akta perjanjian kerja PKWT/BHL juga bukti pencataan tenagakerja di Disnaker Labuhanbatu yang diserahkan oleh PT Pangkatan Indonesia MP Evans Group sebagaimana yang diminta oleh Wardin.

Di luar persidangan, Wardin kepada wartawan menegaskan akan membawa masalah ini ke komisi II DPRD Labuhanbatu.

“Kami menunggu anjuran dari Disnaker Labuhanbatu, kami juga akan membawa permasalahan ini ke Komisi II DPRD Labuhanbatu meminta digelar Rapat Dengar Pendapat (RDP),” ungkap Wardin menjawab awak media ini.

Terpisah, 19 orang BHL yang diwakili Sutini dikonfirmasi mengatakan selama bekerja di PT Pangkatan Indonesia MP Evans Group tidak ada menandatangani Perjanjian Kerja, baik PKWT maupun BHL.

“Saya sudah bekerja 35 tahun tidak ada menanda tangani perjanjian kerja PKWT mau pun BHL. Selain itu kami juga tidak didaftarkan sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan” terang Sutini. (Joko W).