Wujudkan Sumut Bermartabat, Jangan Biarkan Jabatan Eselon II Banyak Kosong

Wujudkan Sumut Bermartabat, Jangan Biarkan Jabatan Eselon II Banyak Kosong

Oleh: Aleksander Sembiring

Martabat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti tingkat harkat kemanusiaan, harga diri. Adapun bermartabat berarti mempunya martabat atau menjunjung tingkat harkat kemanusiaan atau harga diri.

Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi – Musa Rajekshah saat masa maju di Pilgub Sumatera Utara (Sumut) tahun 2018 lalu pernah mengangkat bermartabat sebagai tagline kampanyenya. Artinya, kedua pemimpin ini memiliki cita-cita yang mulia untuk mewujudkan Sumut bermartabat.

Untuk mewujudkan Sumut yang bermartabat, Gubernur dan Wakil Gubernur pun menyampaikan lima program proritas dalam mewujudkan cita-cita tersebut. Lima program proritas tersebut, yaitu:

1. Pengurangan angka pengangguran dengan memprioritaskan ketatatenagakerjaan,
2. Pendidikan yang mencerdaskan,
3. Pembangunan infrastruktur yang cukup untuk mendukung kenyamanan masyarakat,
4. Penyediaan layanan kesehatan yang mutakhir,dan
5. Peningkatan daya saing masyarakat.

Sebagai masyarakat Sumut, kita tentu patut turut ikut mendukung apa yang dicita-citakan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur. Tentu, dalam hal ini sebagai tugas kita adalah memberikan saran-saran agar apa yang dicita-citakan tersebut kiranya dapat segera terwujud.

Disisi lain, yang paling berperan penting dalam mewujudkan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur adalah seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Sumut. Semua perangkat daerah harus merancang kegiatan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, serta arahnya terintegerasi dalam perwujudtan visi dan misi daerah.

Justru dalam hal ini tampaknya ada yang salah dan perlu segera dibenahi oleh Gubernur dan Wakil Gubernur. Adalah terkait banyaknya pimpinan OPD atau jabatan eselon II di lingkungan Pemprovs Sumut yang lewong alias kosong.

Setidaknya terdapat 16 jabatan pimpinan OPD yang kosong di Pemprov Sumut dan saat ini dijabat oleh pelaksana tugas (Plt). Ironisnya jabatan Plt tersebut banyak dijabat secara rangkap, bahkan ada yang merangkap tiga jabatan sekaligus.

Mengingat Plt memiliki keterbatasan dalam kewenangan, apalagi banyak diantaranya yang rangkap jabatan, membuat kinerjanya tak akan maksimal dalam tugas pokok dan fungsinya membantu mewujudkan cita-cita Sumut yang bermartabat.

Atas hal tersebut, Pemprov Sumut harus segera meminta Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) untuk memberikan izin agar dilakukan seleksi jabatan eselon II (asesmen) dalam menjaring figur-figur tepat mengisi kekosongan pimpinan OPD tersebut.

Dengan ditempatkannya sosok figur tepat sebagai pimpinan OPD yang kosong tersebut, sehingga berbagai ketertinggalan yang belum tercapai sebagai mana visi dan misi mewujudkan Sumut yang bermartabat, dapat segera dilakukan di masa jabatan 3 tahun tersisa untuk Gubernur dan Wakil Gubernur. Semoga…

*) Penulis adalah Pegiat Sosial Media dan Pemerihati Sumatera Utara