Soal Test Urine Pekerja, PT HPP Diminta Jangan Melakukan Penzoliman

Soal Test Urine Pekerja, PT HPP Diminta Jangan Melakukan Penzoliman

Foto: Sekretaris FSPMI Kabupaten Labuhanbatu, Anto Bangun.

Sipayo.com – Tindakan perusahaan perkebunan PT HPP di Kecamatan Panai Tengah, Kabupaten Labuhanbatu yang melakukan penekanan terhadap karyawannya wajib mengundurkan diri karena terbukti mengkomsumsi narkoba dianggap melakukan penzoliman.

Demikian dikatakan Sekretaris FSPMI (Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia) Kabupaten Labuhanbatu, Anto Bangun kepada Sipayo.com, Kamis (15/10/2020) di Rantauprapat.

Menurut Anto Bangun, pihak perusahaan boleh turut perduli atas maraknya peredaran narkoba yang menyebabkan banyak karyawannya menjadi pengguna narkoba.

“Kepedulian terhadap hal itu sangat bagus, tetapi bukan menghakimi dengan cara memaksa mundur dari pekerjaan. Lakukan pembinaan. Bukan tindakan mematikan mata pencarian dengan cara paksa harus mengundurkan diri dari pekerjaan,” katanya.

Dijelaskannya, pada tanggal 8 Oktober 2020 pihak perusahaan PT HPP melakukan tes urine para pekerja dengan dalih melakukan rapid Test apakah ada karyawannya yang terkena virus covid 19.

“Judulnya rapid Test, ternyata tes urine. Setelah itu, pekerja yang terbukti positif menggunakan narkoba dipaksa menandatangani surat pengunduran diri yang sudah dikonsep dan bermaterai 6000. Pekerja yang tidak mau meneken, ditakut- takuti mau dibawa ke Polres Labuhanbatu. Ini kan gak bener caranya,” ujar Anto Bangun.

Ironisnya lagi, lanjut Anto,sesuai pengakuan para pekerja pada saat Test urine para pekerja yang diperiksa dikawal ketat oleh kedua oknum polisi Polsek Panai Tengah yang bertugas sebagai Papan di kebun itu turut melakukan intimidasi.

“Ada yang dari lahan lagi bekerja dijemput paksa untuk Test urine, tetapi tetap dikatakan mau rapid Test. Lalu kedua oknum polisi itu turut menakut – nakuti para pekerja jika tidak mau menandatangani surat pengunduran diri. Seharusnya oknum polisi itu melakukan pembinaan bukan malah turut mengintimidasi. Ini yang kita kesalkan,” sebutnya.

Anto menegaskan, terkait hal itu ia bukan membela atau membenarkan pekerja yang menggunakan narkoba, tetapi cara perusahaan melakukan intimidasi dengan cara seperti itu yang tidak bisa dibenarkan.

“Saya juga anti narkoba, tetapi pemakai itu kan korban. Lakukan pembinaan bukan penghakiman yang tidak manusiawi,” ungkapnya.

Di tempat yang sama, Ketua FSPMI Labuhanbatu Wardin, mengatakan tindakan perusahaan PT HPP melakukan Test urine tidak resmi dan terkesan melakukan penjebakan terhadap karyawannya.

Diterangkannya kembali, seharusnya perusahaan memberikan 2 opsi terhadap karyawannya yang terbukti menggunakan narkoba.

“Tawarkan kepada mereka, mau direhab atau mengundurkan diri. Jika tidak mau direhab silahkan buat surat pengunduran diri. Jika mau direhab, silahkan direhab tidak ada pemutusan hubungan kerja. Itu baru pembinaan, bekerjasama dengan BNN,” paparnya.

Sebelumnya, RF, Msd, Srf,selaku karyawan PT HPP kepada Sipayo.com di sekretariat PAWAPATI mengaku dipaksa menandatangani surat pernyataan pengunduran diri oleh pihak perusahaan.

“Kami gak paham tentang hukum, begitu dikatakan manajer jika tidak mau menandatangani surat pengunduran diri , maka kami akan diserahkan ke Polres Labuhanbatu. Ya karena itu kami tandatangami surat pengunduran diri kami,” terang RF.

Merasa dibodohi dan diintimidasi, para pekerja itu pun akhirnya meminta bantuan hukum dari FSPMI Kabupaten Labuhanbatu.

Manajer PT HPP Anas Simbolon dikonfrimasi awak media ini via selaular awalnya mengangkat panggilan dan sempat bertanya apa yang mau dipertanyakan.

Baru satu soal yang dipertanyakan, apakah benar perusahaan PT HPP ada melakukan test urine kepada pekerjanya, Anas dari seberang telepon malah hallo..hallo seolah – olah tak mendengar lalu mematikan panggilan.

Dihubungi kembali, terdengar nada panggilan masuk tetapi Anas Simbolon tidak bersedia kembali mengangkat panggilan. ( Joko W).