Kepala Inspektorat Labuhanbatu Sebut Pembongkaran Pasar Tradisional di Labuhan Bilik Secara Terpisah

Kepala Inspektorat Labuhanbatu Sebut Pembongkaran Pasar Tradisional di Labuhan Bilik Secara Terpisah

Foto: Kantor inspektorat Labuhanbatu

Sipayo.com-MATATELINGA, Labuhanbatu: Menyoal Pembongkaran Pasar Tradisional Labuhan Bilik, Kecamatan Panai Tengah, Kabupaten Labuhanbatu, Sumatera Utara yang dilakukan pihak rekanan baru-baru ini atas perintah dinas Prindang,Kepala Inspektorat mengatakan kalau proyek dan pembongkaran adalah secara terpisah.

Bahkan menurut Ahlan,meski tidak adanya Surat Perintah Kerja (SPK) dengan dilakukannya pembogakaran pasar tradisional itu tidak lah menyalahi aturan yang ada.

“Antara pembongkaran dan pekerjaan itu secara terpisah. Untuk pengawasan khusus dari kita belum ada. Meski belum ada SPK menurut saya itu tidak menyalahi,” kata Ahlan selaku Kepala Inspektorat Labuhanbatu, Selasa (3/11/2020) saat diwawancarai Wartawan di pelataran kantor bupati.

Katanya, sampai saat ini pihaknya belum ada melihat persoalan atas pembongkaran pasar yang di Labuhan Bilik.

“Kalau aset yang telah dibongkar kita belum tau ada dimana. Nanti kita tanyakan sama dinas terkait. Uda ya, uda bisalah itukan saya lagi dipanggil Plt Bupati,” beber Ahlan sembari terburu-buru keruang bupati.

Diberitakan sebelumnya, Kumaedi,SH selaku Kajari Labuhanbatu saat diminta tanggapannya pada prinsipnya pengadaan barang dan jasa dimulai setelah adanya surat perintah kerja (SPK) terkait dengan adanya pekerjaan/ rehab Pasar Labuhan Bilik ada tahap awal pekerjaan berupa persiapan lokasi (yang dikerjakan berupa pembongkaran pasar) maka seharusnya sebelum melakukan pekerjaan tersebut harus ada SPK dari pengguna anggaran.

“Dampak dari pembongkaran ini bila dikaitkan dengan SE Sekda Labuhanbatu yang pada pokoknya agar semua OPD menunda pekerjaan pembangunan fisik adalah pekerjaan tidak bisa berlanjut/tertunda tapi sudah terlanjur pasar bongkar yang menyebabkan pasar menjadi Mangkrak yang bisa menyebabkan terganggunya para pedagang yang menempati pasar tersebut untuk melaksanakan aktifitas perdaganganya sebagai tempat mencari nafkah,” tegas Kumaedi, Selasa (20/10/2020).

Untuk diketahui, ternyata surat pemberitahuan ke Sekretaris Daerah (Sekda) tidak ada sama sekali dalam pembongkaran pasar tradisional di Labuhan Bilik. Hal itu dikatakan Yusuf Siagian selaku sekda saat di wawancarai Wartawan di ruang BKD, Kamis (15/10/2020).

“Pengguna anggarannya mereka, jadi merekalah yang tahu itu. Kenapa belum ada Surat Perintah Kerja (SPK) pihak rekanan disuruh kerja, harusnya kan jika dibongkar harus ada SPK dulu. Kalau dibilang salah ya salah,” beber Yusuf Siagian.

Menurutnya, sekda tak bisa berbuat banyak terkait pembongkaran pasar Labuhan Bilik itu, sebab melalui dinas terkait tidak pernah memberikan surat terkait pembongkaran itu.

“Tanyakan sajalah ke kekadisnya selaku pengguna anggaran, kenapa bisa seperti itu,” bilang Siagian.

Sementara itu Kepala Dinas Perindag Chairuddin Nasution dikonfirmasi melalui teleponnya belum bersedia mengangkat teleponnya.

Meski proyek fisik di Pemerintahan Kabupaten Labuhanbatu, Sumatera Utara Tahun Anggaran 2020 dilakukan penundaan dan dibawakan pada Tahun Anggaran 2021 sesuai surat Sekretaris Daerah (Sekda) bernomor 903/3516/1730/BPKAD 2020 perihal Penundaan Kegiatan Fisik TA 2020 namun Pasar Tradisional Labuhanbilik, Kecamatan Panai Tegah malah dibongkar.

Alhasil sejumlah pedagang pasar tradisional yang berjualan dipasar itu harus pindah meski proyek tersebut belum berjalan.

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Perdagangan dan Perindustrian Labuhanbatu, Dedy Marnis dikonfirmasi diruang kerjanya mengatakan atas dibongkarnya pasar tersebut untuk penyiapanan lapangan untuk proyek renovasi pasar dengan pagu berkisar 1,8 M.

“Yang melakukan pembongkaran itu pihak rekanan atas izin kita secara lisan, sebab perjanjiannya pihak rekanan akan membeli aset yang telah dibongkar itu. Namun sampai saat ini kontraknya belum kita tanda tangani mengigat aset kita belum dibayar pihak rekanan,” kata Dedy, Kamis (1/10/2020) pada Wartawan.

Katanya, pembongkaran yang dilakukan pihak rekanan merupakan legal karena pihak rekanan sudah memberikan jaminan pekerjaan sebesar Rp.5 persen begitu juga dengan astek.

“Sampai sekarang memang aset itu belum dibayar, sehingga kontrak belum saya teken. Kalau yang menjual aset itu KPKNL melalui kami tawarkan pada pihak rekanan, mereka mau,” sebut Dedy. (Abi)