Kerugian Negara Tidak Dibayar, Inspektorat Labuhanbatu Diminta Tindak Tegas Pengurus Bumdes Sei Sentosa

Kerugian Negara Tidak Dibayar, Inspektorat Labuhanbatu Diminta Tindak Tegas Pengurus Bumdes Sei Sentosa

Sipayo.com – Kerugian Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) apakah termasuk kriteria kerugian negara masih menjadi perdebatan debatable.

“Bila dilihat dari mana sumber dana, ya itu bisa dikatakan juga kerugian bumdes itu kerugian negara, tetapi dari sisi lain katanya tidak kerugian negara. Sehingga saat ini hal itu masih menjadi perdebatan debatable. Lagian itu bukan gawe saya mengatakan itu kerugian negara atau bukan, itu gawe inspektorat,” kata Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Labuhanbatu, Abdi Pohan, beberapa waktu kepada Sipayo.com saat dikonfirmasi tentang kerugian Bumdes Sei Sentosa, Kecamatan Panai Hulu senilai 74 juta rupiah.

Menurut Abdi Pohan, kerugian negara atau bukan, pengurus bumdes Desa Sei Sentosa harus bertanggung jawab untuk mengembalikan kerugian tersebut.

“Yang pastinya itu bukan uang pribadi mereka, ya harus dikembalikan. Kita beri mereka kesempatan mengembalikan dengan cara cicil selama 10 bulan,” kata Abdi Pohan.

Mirisnya, kesempatan yang diberikan oleh Kepala Dinas PMD itu kepada Direktur Bumdes Sei Sentosa, Sunandar untuk membayar secara cicil dan telah menjadi kesepakatan bersama disaksikan Camat Panai Hulu, Kepala Desa Sei Sentosa, Kepala Dinas PMD, Inspektorat, ternyata dianggap pesan kosong oleh Direktur Bumdes Sei Sentosa.

Pasalnya, berdasarkan pengakuan Sekretaris Desa Sei Sentosa Edi Wijaya, saat dikonfirmasi awak media ini via selular, Jumat (27/11/2020) bahwasanya Direktur Bumdes Sei Sentosa Sunandar hanya satu kali membayar cicilan kerugian Bumdes dimaksud.

“Kesepakatan itu kalau tidak salah ingat saya dibuat pada Bulan Juni atau Bulan Juli 2020 Pak, tetapi hingga saat ini hanya sekali baru dibayar cicilan tersebut,” kata Edi Wijaya.

Edi Wijaya juga mengaku sudah berulangkali melakukan teguran secara tertulis terhadap Sunandar, tetapi surat teguran atas nama pemerintahan Desa Sei Sentosa itu tidak pernah dibalasnya.

“Setiap bulan kita tegur lewat surat Pak, tetapi tidak pernah ditanggapinya surat kami itu,” sebutnya.

Ditanya, apakah pemerintahan desa sudah membuat laporan kepada inspektorat, Edi mengaku setiap menyurati Sunandar selalu membuat tembusan ke PMD dan inspektorat.

Sementara itu, Khairul Azli, salah seorang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Sei Sentosa juga mengaku mengetahui direktur atau pengurus bumdes sampai saat ini belum mencicil kerugian yang telah disepakati.

“Kita akan mempertanyakan kepada ketua BPD langkah selanjutnya atas ketidakpatuhan direktur dan pengurus Bumdes untuk mencicil kerugian,” imbuhnya.

Khairul Azli berharap, permasalahan ini harus diproses secara hukum. Sebab, tambahnya, direktur atau pengurus Bumdes telah mengingkari janji kesepakatan sesuai hasil musyawarah.

Plt Inspektorat Kabupaten Labuhanbatu Ahlan Ritonga dikonfirmasi via WhatsApp Messenger tentang Pengurus Bumdes Sei Sentosa belum membayar cicilan kerugian yang telah disepakati, Ahlan menyebutkan akan bertanya kepada tim pemeriksa.

“Hari senin saya tanya pemeriksanya, saya kabari nanti kelanjutannya,” balas WhatsApp Ahlan. (Joko W).