Jokowi Akan Kembalikan TNI ke Era Orde Baru



Sipayo.com - Pemerintah saat ini tengah menggodok draf Peraturan Presiden (Perpres) tentang Susunan Organisasi TNI, dimana salah satu isinya adalah menambah peran TNI menjaga keamanan negara, sama halnya seperti tugas Polri.

Kini telah banyak pihak menentang usulan Prepres tersebut. Dengan kehadiran Prepres itu, Presiden Jokowi dinilai akan mengembalikan TNI ke era kepemimpinan Presiden Soeharto di masa Orde Baru. Terbitnya Perpres tersebut, dianggap akan menjadikan TNI jauh dari nilai-nilai reformasi setelah pencabutan dwifungsi TNI.

Penolakan terkait usulan Prepres tersebut salah satunya datang dari Wakil Ketua Komisi I DPR TB Hasanuddin. Purnawirawan Jendral Bintang Dua tersebut berasalan Undang-Undang TNI tidak bisa diubah dengan Perpres.

"Karena kedudukan Prespres berada di bawah UU dan Perpres justru harus mengacu kepada UU  dan tak boleh bertentangan dengan UU yang ada," kata TB Hasanuddin di Jakarta, Rabu (28/10/2015).

Lebih lanjut TB Hasanuddin menjelaskan, pada pasal 5 draf Perpres yang kini sedang digodok di Kementerian Pertahanan dan Mabes TNI ini, bahwa tentara merupakan alat negara dibidang Pertahanan dan keamanan negara yang dalam tugasnya berdasarkan aturan perundang undangan.

"Pasal ini bertentangan dengan UU TNI No 34/2004 pasal 5 dimana TNI berperan sebagai alat negara dibidang pertahanan yang dalam menjalankan tugasnya berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara," ujarnya.

Pasal yang mengubah dari Alat Negara di Bidang Pertahanan menjadi Alat Negara di Bidang Pertahanan dan Keamanan, menurut TB juga bertentangan dengan UU No 3/2002 tentang pertahanan negara pasal 10 (1) yang berbunyi, TNI berperan sebagai alat pertahanan negara Kesatuan Republik Indonesia .

TB menambahkan, pasal rancangan Perpres itu juga menjadi duplikasi bahkan tabrakan dengan UU No 2/2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia pasal 2 yakni, fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat dan pasal 5 (2) yang berbunyi, Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.

"Dengan memperhatikan alasan tersebut di atas, sebaiknya rancangan Perpres tersebut agar dikaji ulang. Undang-undang hanya bisa diubah melalui Revisi, Amandemen atau dengan Undang Undang baru," tegasnya.



editor // 2015-10-29 14:34 WIB
Menurut kamu bagaimana?
Brigjen Tama Ulinta Br Tarigan Resmi Dilantik jadi Hakim Agung Republik Indonesia
2021-10-21 09:09 WIB
Mahasiswa KKN-T IPB Membuat Taman Obat Keluarga di Desa Kutagaluh di Masa Pandemi Covid-19
2021-10-16 20:09 WIB
Direktur BPODT Gelar Bincang Santai dengan Para Pelaku Pariwisata
2021-09-27 09:18 WIB
Masyarakat Sigapiton Sepakat Dukung Pembangunan Toba Caldera Resort
2021-09-24 16:37 WIB
BPODT Gelar Sosialisasi Cegah Gratifikasi dan Korupsi
2021-09-24 13:54 WIB
Lepas 13 Atlet asal Kabupaten Karo untuk Mengikuti PON Papua: Theopilus Ginting: Semoga Membawa Harum Nama Sumut
2021-09-10 17:26 WIB
Wakil Bupati Karo Bersama YKI Melaksanakan Bakti Sosial Pemeriksaan IVA Test
2021-09-10 16:08 WIB
Theopilus Ginting Puji Kecamatan Munthe yang Mengalami Penurunan Kasus Covid-19
2021-09-09 21:41 WIB
Dirut BPODT Hadiri Penutupan Kejuaraan Menembak di The Kaldera Nomadic Escape
2021-09-05 10:17 WIB
Ngobrolin Seputar Musik dan Gitar di Live Show After Midnight Hanya di GoPlay
2021-09-05 08:50 WIB
Besok J&K Barbershop Milenial Medan Grand Opening, Ada Diskon Menarik
2021-08-31 17:00 WIB
Bupati dan Wakil Bupati Karo Turun Langsung Ke Lokasi Bencana Longsor di Kabanjahe
2021-08-27 21:30 WIB
Ketua The Hindu Center North Sumatra Apresiasi Kinerja Kepala Rutan Kelas IIB Humbahas
2021-08-24 16:46 WIB
Theopilus Ginting Dampingi Arya Sinulingga Bagikan Bantuan Kementerian BUMN
2021-08-23 14:21 WIB
Selamat Jalan Bang Sahat Pakpahan, Sosok Dibalik Tranformasi Digital BPODT
2021-08-22 12:59 WIB
Bupati Karo Cory Sebayang Hentikan Kutipan Liar di Pemandian Air Panas
2021-08-21 20:22 WIB
BPODT Gelar Vaksinasi ke Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di Taput
2021-08-16 20:52 WIB
Wakil Bupati Karo Bersama Ketua TP. PKK Karo Turun Langsung Serahkan Bantuan Beras PPK ke Masyarat di Desa Lau Solu dan Tanjung Pamah
2021-08-15 16:31 WIB
Wakil Bupati Karo Serahkan Bantuan Kepada Korban Kebakaran di Desa Lau Baleng
2021-08-15 16:14 WIB
Kebakaran di Desa Lau Baleng, 5 Rumah Habis Dilalap Sijago Merah
2021-08-13 22:09 WIB