Proyek Tahun Anggaran 2019 Hingga ke 2020 di Labuhanbatu Tim Audit Diminta Turun Kelapangan

Foto: Haris Nixcon Tambunan, SH


Sipayo.com - Sejumlah proyek tahun anggaran 2019 yang pekerjaannya diperpanjang ketahun 2020 masyarakat Labuhanbatu meminta agar pihak terkait agar turun kelapangan melakukan pemeriksaan dan mengaudit berapa jumlah denda yang bakal dibayarkan perusahaan pemenang tender akibat keterlambatan pengerjaan.

Tujuannya agar uang negara yang dikembalikan dari sanksi akibat dari keterlambatan itu dapat ditarik semaximal mungkin.Dengan adanya audit sejak awal, maka denda dari keterlambatan pengerjaan itu didapat maximal.

Kemudian auditor menghitung kembali hasil penghitungan tenaga ahli yang dihunjuk untuk menilai jumlah keterlambatan tersebut yang dimulai sejak tanggal kontrak berakhir.

Hal itu dikatakan Haris Nixcon Tambunan, SH yang merupakan warga perumahan DL Siturus yang juga Ketua Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pilar Advokasi Rakyat Sumatera Utara saat diminta tanggapannya seputar proyek di Labuhanbatu, Selasa (21/1/2019).

"Sebaiknya pihak terkait turun kelapangan untuk mengaudit seluruh proyek pembangunan tahun anggaran 2019 yang tidak selesai sesuai kontrak," pintanya.

Dilanjutkannya,denda keterlambatan berdasar Perpres 16 tahun 2018 pada Pasal 78 (3) Perbuatan atau tindakan Penyedia yang dikenakan sanksi seperti huru F terlambat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan Kontrak.

Selanjutnya, (4) Perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dikenakan: e.sanksi denda. (5) Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada: f. ayat (3) huruf f dikenakan sanksi denda keterlambatan.

Di pasal 79 menyebutkan (4) Pengenaan sanksi denda keterlambatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (5) huruf f ditetapkan oleh PPK dalam Kontrak sebesar 1%0 (satu permil) dari nilai kontrak atau nilai bagian kontrak untuk setiap hari keterlambatan.

Sedangkan (5) Nilai kontrak atau nilai bagian kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN)," jelas Tambunan Mengakhiri.

Sekdakab Labuhanbatu, H Ahmad Mufli kepada wartawan diruang kerjanya membenarkan kalau pemkab Labuhanbatu memberikan sanksi denda sebesar 1%0 (satu permil) dari nilai yang belum dibayarkan atau nilai bagian kontrak untuk setiap hari keterlambatan bagi perusahaan pemenang tender yang tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya sesuai kontrak.

"Kontraktor yang tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya sesuai kontrak, kita berikan sanksi denda sesuai Perpres 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa," ujar Mufli.

Namun Mufli tidak menjelaskan berapa jumlah keseluruhan paket pekerjaan/proyek yang tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sampai batas waktu kontrak.

"Kalau berapa jumlah paket proyek yang tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sampai batas waktu kontrak, sebaiknya tanyakan ke Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, saat ini mereka yang tahu itu," pungkasnya Mengakhiri.(Abi Pasaribu)
Ekel Sembiring // 2020-01-21 21:09 WIB
Menurut kamu bagaimana?
The Hindu Center North Sumatera Minta Pemko Medan Alokasikan Dana Hibah PHDI untuk Covid-19
2020-03-28 13:57 WIB
Partai Golkar Labuhanbatu Deklarasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati
2020-03-27 21:39 WIB
Cegah Covid-19, Polsek Mardingding Pasang Sarana Cuci Tangan di Area Publik
2020-03-27 14:30 WIB
Cegah Covid-19, Muspika Kecamatan Laubaleng Gelar Penyemprotan Disinfektan
2020-03-26 11:09 WIB
Alumni Permakan Universitas Padjadjaran Lakukan Aksi #KaroSiagaCovid19 di Kabupaten Karo
2020-03-22 17:25 WIB
Satpolair Polres Labuhanbatu Himbau Nelayan Tentang Pencegahan Virus Corona
2020-03-21 14:24 WIB
Cegah Penyebaran Virus Covid-19, Siswa di Lau Baleng Libur Selama 2 Minggu
2020-03-20 13:20 WIB
Perusahaan Lalai, Istri Karyawan PT HSJ Bayar Biaya Partus
2020-03-19 23:39 WIB
Inspektorat Labuhanbatu Dinilai Lakukan Konsfirasi Pembodohan
2020-03-19 19:56 WIB
Pasien Ngeluh Terhadap Pelayanan RSUD Rantauprapat
2020-03-19 18:09 WIB
Warga Buluh Pancur Tewas Diduga Tertembak Senapan Miliknya Sendiri
2020-03-19 00:00 WIB
Perairan Labuhanbatu Diduga Jadi Tempat Bisnis Mafia
2020-03-18 23:47 WIB
KPU Labuhanbatu Bagi Masker Antisipasi Penyebaran Virus Corona
2020-03-18 14:04 WIB
Diduga Korupsi, Ispektorat Serahkan Berkas LHP Bumdes Sei Sentosa ke Kejari Labuhanbatu
2020-03-18 14:00 WIB
Cegah Virus Corona, Polsek Mardingding Gelar Gerakan Kebersihan Lingkungan
2020-03-17 19:00 WIB
Panwaslu Tingkat Desa se-Kecamatan Lau Baleng Dilantik
2020-03-13 20:24 WIB
Pejuang Bravo Lima Labuhanbatu Audensi Dengan Kakan Kemenag
2020-03-13 16:04 WIB
Ornamen Karo akan Gelar Berastagi Color Run
2020-03-11 08:16 WIB
Sah! Incun Pimpin Pejuang Bravo Lima Labuhanbatu
2020-03-10 19:45 WIB
Penyanyi Sekaligus Pencipta Lagu Berjuluk MR No Stop Kembali Merilis Lagu
2020-03-10 12:12 WIB