Mengurai Permasalahan Banyaknya Kekosongan Jabatan Eselon II di Pemprov Sumut

Keterangan foto: Kantor Gubernur Sumatera Utara (Int)


Oleh: Aleksander Sembiring

Sejak bulan Januari 2020 lalu, sebanyak 10 pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) atau jabatan eselon II di Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) telah dijabat oleh pelaksana tugas (Plt). Jumlah tersebut kian bertambah karena ada beberapa pimpinan OPD yang telah memasuki masa pensiun, sehingga jumlahnya telah bertambah menjadi 16 di bulan Agustus 2020.


Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi telah mengisyaratkan akan melakukan seleksi jabatan eselon II secara terbuka sejak bulan Januari 2020. Namun hingga kini, ketika semakin banyak pimpinan OPD yang kosong, justru seleksi tersebut tidak pernah terealisasi.

Kekosongan 16 pejabat eselon II di lingkungan Pemprov Sumut tentu saja menjadi masalah besar bagi Gubernur dan Wakil Gubernur dalam mewujudkan visi dan misi daerah ini, mengingat jabatan tersebut saat ini diisi oleh pelaksana tugas (Plt). Bahkan kian ironis ketika jabatan Plt tersebut banyak dijabat secara rangkap, bahkan ada pejabat yang merangkap tiga jabatan sekaligus.

Apalagi Plt juga memiliki keterbatasan dalam kewenangan, sehingga kinerjanya tak akan maksimal dalam tugas pokok dan fungsinya membantu mewujudkan cita-cita Sumut bermartabat sebagaimana tagline Gubernur dan Wakil Gubernur saat masa kampanye lalu.

Apa sebenarnya yang menjadi penghalang, sehingga seleksi jabatan eselon II di Pemprov Sumut belum dapat dilakukan? Sebagaimana keterangan Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumut R Sabrina saat menjadi narasumber Webinar yang diselenggarakan DPD Lembaga Pengawas Kinerja Aparatur Negara (LPKAN), Jumat (24/7/2020) lalu, menyebutkan karena belum mendapat izin dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

Mengapa KASN tidak memberikan izin dilakukannya seleksi jabatan eselon II di Pemprov Sumut? Hal itu ternyata bukan tanpa alasan, namun terkait dengan belum adanya tindaklanjut dari Pemprov Sumut tentang surat rekomendasi KASN Nomor: B-3504/KASN/10/2019 tanggal 21 Oktober 2019 perihal: Rekomendasi atas Pengaduan Dugaan Pelanggaran terkait pemberhentian dari Jabatan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

KASN kembali menyurati Pemprov Sumut dengan Nomor : B-2157/KASN/7/2020 pada tanggal 28 Juli 2020 perihal: Penegasan Lanjutan atas Rekomendasi KASN Nomor: B-3504/KASN/10/2019. Dalam surat tersebut KASN kembali menegaskan bahwa permohonan seleksi terbuka dan rotasi/mutasi pejabat eselon II oleh Pemprov Sumut tidak akan dipenuhi oleh KASN, mengingat Pemprov Sumut belum menindaklanjuti dugaan pelanggaran terkait pemberhentian dari Jabatan di Lingkungan Pemprov Sumut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Perlu diketahui bahwa ada tiga nama pejabat yang direkomendasi KASN yang sebelumnya diberhentikan jabatannya agar dikembalikan oleh Pemprov Sumut, yakni Antoni Sinaga, Indra Sakti Harahap dan Herman Sitorus. Masing-masing adalah pejabat administrator atau pejabat eselon III di lingkungan Pemprov Sumut.

Atas rekomendasi KASN, jabatan Antony Sinaga sebagai pejabat eselon III sudah dikembalikan oleh Pemprov Sumut. Namun hingga kini masih ada orang lagi yang jabatannya belum dikembalikan, yakni Indra Sakti Harahap dan Herman Sitorus.

Artinya, sebelum kedua nama terakhir, yakni Indra Sakti Harahap dan Herman Sitorus belum dikembalikan jabatannya sebagaimana rekomendasi KASN, maka izin KASN kepada Pemprov Sumut untuk melakukan seleksi jabatan eselon II tidak akan dikeluarkan.

Apakah informasi terkait tidak adanya izin oleh KASN kepada Pemprov Sumut dalam rangka melakukan seleksi jabatan eselon II ini telah diketahui secara utuh oleh Gubernur dan Wakil Gubernur? Kita harapkan tentunya demikian, dan semoga saja tidak ada para pejabat sebagai pembisik Gubernur dan Wakil Gubernur yang memberikan informasi salah dengan maksud membiarkan masalah ini berlarut-larut dengan tujuan ingin mendapatkan keuntungan pribadi.

*) Penulis adalah pegiat sosial media dan pemerhati Sumut
editor // 2020-08-06 10:01 WIB
Menurut kamu bagaimana?
Banser NU Kabupaten Karo akan Gelar Diklatsar Angkatan ke-VII
2021-01-23 10:22 WIB
AKP Rudi Koto: Rezeki yang Ada Padamu Sebagian Milik Orang Lain
2021-01-16 13:18 WIB
Lagi, Tekab Polsek Panai Tengah Tangkap Bandar Narkoba Dari Bilah Hilir
2021-01-15 23:37 WIB
Terkait SPBU di Rantauprapat, Polisi Masih Kirim SPDP ke Kejari Labuhanbatu
2021-01-12 20:25 WIB
Praktisi Hukum Minta Kapolres Labuhanbatu Lebih Terbuka dalam Kasus SPBU di Rantauprapat
2021-01-11 21:02 WIB
Kemensos Kucurkan Bantuan Untuk Pelestarian Warisan Seni Budaya
2021-01-10 23:57 WIB
Sempat Dipolice Line Polres Labuhanbatu, SPBU Ahmad Yani Mulai Beroparasi
2021-01-10 18:41 WIB
Digrebek Warga Diduga Lagi Asyik Hisap Sabu, 3 Oknum Polisi di Labuhanbatu Diproses di Propam
2021-01-09 11:18 WIB
Gabungan Mahasiswa Datangi Kantor Bupati Labuhanbatu Minta Penjelasan Anggaran Covid, Beasiswa dan Kesra
2021-01-07 15:55 WIB
Pegawai RSUD Rantauprapat Ditangkap Polres Labuhanbatu
2021-01-07 15:43 WIB
Mengenal Medan Barber Academy, Penghasil Barber Mumpuni dan Berkualitas
2021-01-06 19:20 WIB
Saat Menjelang Pilkada Disdukcapil Labuhanbatu Diduga Keluarkan KTP Berlebihan
2020-12-26 17:49 WIB
Perayaan 25 Tahun SUARASAMA, Irwansyah Harahap: Syukur dan Terima Kasih Kami
2020-12-22 23:30 WIB
Arya Sinulingga Raih Penghargaan Top 40 PR Person dari Iconomics 2020
2020-12-19 17:45 WIB
KPU Tetapkan Cory Sebayang – Theopilus Ginting Peraih Suara Terbanyak Pilkada Karo 2020
2020-12-15 10:26 WIB
Berdasarkan Data Real Count, Paslon Cory-Theo Unggul di Pilkada Karo
2020-12-09 20:17 WIB
Theopilus Ginting Raih Suara Mutlak di TPS Tempatnya Memilih
2020-12-09 15:49 WIB
Nyoblos di TPS 014 Desa Ketaren, Theopilus Ginting Optimis Menang
2020-12-09 10:22 WIB
Kurir Narkoba Wilayah Kota Rantauprapat Diringkus Polres Labuhanbatu
2020-12-03 17:34 WIB
Polres Labuhanbatu Gelar Pemusnahan Narkoba Sabu-sabu Senilai 15 Miliar
2020-12-02 13:31 WIB