Mengurai Permasalahan Banyaknya Kekosongan Jabatan Eselon II di Pemprov Sumut

Keterangan foto: Kantor Gubernur Sumatera Utara (Int)


Oleh: Aleksander Sembiring

Sejak bulan Januari 2020 lalu, sebanyak 10 pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) atau jabatan eselon II di Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) telah dijabat oleh pelaksana tugas (Plt). Jumlah tersebut kian bertambah karena ada beberapa pimpinan OPD yang telah memasuki masa pensiun, sehingga jumlahnya telah bertambah menjadi 16 di bulan Agustus 2020.


Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi telah mengisyaratkan akan melakukan seleksi jabatan eselon II secara terbuka sejak bulan Januari 2020. Namun hingga kini, ketika semakin banyak pimpinan OPD yang kosong, justru seleksi tersebut tidak pernah terealisasi.

Kekosongan 16 pejabat eselon II di lingkungan Pemprov Sumut tentu saja menjadi masalah besar bagi Gubernur dan Wakil Gubernur dalam mewujudkan visi dan misi daerah ini, mengingat jabatan tersebut saat ini diisi oleh pelaksana tugas (Plt). Bahkan kian ironis ketika jabatan Plt tersebut banyak dijabat secara rangkap, bahkan ada pejabat yang merangkap tiga jabatan sekaligus.

Apalagi Plt juga memiliki keterbatasan dalam kewenangan, sehingga kinerjanya tak akan maksimal dalam tugas pokok dan fungsinya membantu mewujudkan cita-cita Sumut bermartabat sebagaimana tagline Gubernur dan Wakil Gubernur saat masa kampanye lalu.

Apa sebenarnya yang menjadi penghalang, sehingga seleksi jabatan eselon II di Pemprov Sumut belum dapat dilakukan? Sebagaimana keterangan Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumut R Sabrina saat menjadi narasumber Webinar yang diselenggarakan DPD Lembaga Pengawas Kinerja Aparatur Negara (LPKAN), Jumat (24/7/2020) lalu, menyebutkan karena belum mendapat izin dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

Mengapa KASN tidak memberikan izin dilakukannya seleksi jabatan eselon II di Pemprov Sumut? Hal itu ternyata bukan tanpa alasan, namun terkait dengan belum adanya tindaklanjut dari Pemprov Sumut tentang surat rekomendasi KASN Nomor: B-3504/KASN/10/2019 tanggal 21 Oktober 2019 perihal: Rekomendasi atas Pengaduan Dugaan Pelanggaran terkait pemberhentian dari Jabatan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

KASN kembali menyurati Pemprov Sumut dengan Nomor : B-2157/KASN/7/2020 pada tanggal 28 Juli 2020 perihal: Penegasan Lanjutan atas Rekomendasi KASN Nomor: B-3504/KASN/10/2019. Dalam surat tersebut KASN kembali menegaskan bahwa permohonan seleksi terbuka dan rotasi/mutasi pejabat eselon II oleh Pemprov Sumut tidak akan dipenuhi oleh KASN, mengingat Pemprov Sumut belum menindaklanjuti dugaan pelanggaran terkait pemberhentian dari Jabatan di Lingkungan Pemprov Sumut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Perlu diketahui bahwa ada tiga nama pejabat yang direkomendasi KASN yang sebelumnya diberhentikan jabatannya agar dikembalikan oleh Pemprov Sumut, yakni Antoni Sinaga, Indra Sakti Harahap dan Herman Sitorus. Masing-masing adalah pejabat administrator atau pejabat eselon III di lingkungan Pemprov Sumut.

Atas rekomendasi KASN, jabatan Antony Sinaga sebagai pejabat eselon III sudah dikembalikan oleh Pemprov Sumut. Namun hingga kini masih ada orang lagi yang jabatannya belum dikembalikan, yakni Indra Sakti Harahap dan Herman Sitorus.

Artinya, sebelum kedua nama terakhir, yakni Indra Sakti Harahap dan Herman Sitorus belum dikembalikan jabatannya sebagaimana rekomendasi KASN, maka izin KASN kepada Pemprov Sumut untuk melakukan seleksi jabatan eselon II tidak akan dikeluarkan.

Apakah informasi terkait tidak adanya izin oleh KASN kepada Pemprov Sumut dalam rangka melakukan seleksi jabatan eselon II ini telah diketahui secara utuh oleh Gubernur dan Wakil Gubernur? Kita harapkan tentunya demikian, dan semoga saja tidak ada para pejabat sebagai pembisik Gubernur dan Wakil Gubernur yang memberikan informasi salah dengan maksud membiarkan masalah ini berlarut-larut dengan tujuan ingin mendapatkan keuntungan pribadi.

*) Penulis adalah pegiat sosial media dan pemerhati Sumut
editor // 2020-08-06 10:01 WIB
Menurut kamu bagaimana?
PPK Kecamatan Bilah Hilir Gelar Acara Uji Publik Data Pemilih Sementara
2020-09-27 20:45 WIB
Bupati Karo Hadiri Pelantikan DPD PEMA PMS Kabupaten Karo
2020-09-27 17:11 WIB
Protes atas Kematian Warga Ditembak Polisi, Warga Labura Bakar Ban Bekas di Jalan
2020-09-26 14:49 WIB
Waspada! 7 Warga Labuhanbatu Terpapar Virus Covid 19, Salah Satunya Warga Bilah Hilir
2020-09-26 11:11 WIB
Ini Lima Paslon yang Bertarung di Pilkada Labuhanbatu, ini Nomor Urutnya
2020-09-24 19:52 WIB
Cory Sebayang-Theopilus Ginting Dapat Nomor Urut 5, Ketua Pemenangan Sebut Wakili Merga Silima
2020-09-24 16:17 WIB
Bertemu Pendukung di Kecamatan Merdeka, Ini Janji Cory Sebayang Kepada Petani
2020-09-23 18:48 WIB
Bertemu dengan Pendukung di Kecamatan Tigabinanga, Ini Pesan Cory Sebayang
2020-09-22 22:05 WIB
Paslon Cory-Theo Kunjungi Moderamen GBKP Minta Didoakan
2020-09-22 14:44 WIB
Pengerjaan Proyek DAK SD 114372 Libatkan Siswa SD, Wali Murid Keberatan
2020-09-22 11:23 WIB
Pendukungan dan Relawan Kecamatan Naman Teran Siap Menangkan Cory-Theo di Pilkada Karo 2020
2020-09-21 21:53 WIB
Alamak! Kasek SDN 114372 Bilah Hilir Kerjakan Siswa Angkat Bahan Bangunan
2020-09-21 11:08 WIB
Ini Sosok Pelatih Karo United Setelah Ansyari Lubis ke PSMS Medan
2020-09-20 17:17 WIB
Karo United Kembali Gelar Seleksi di Berastagi, Ini Dafatar Pemain yang Lolos ke Seleksi Selanjutnya
2020-09-20 15:10 WIB
Bersama Mahasiswa ULB, Bupati Labuhanbatu Hadiri Workshop UMKM di Desa Lingga Tiga
2020-09-20 11:26 WIB
Anggota DPRD Labuhanbatu Mediasi Warga dan PT Bilah Soal Ternak Lembu
2020-09-19 11:01 WIB
Waduh! Sudah 1 Orang Kadis Di Pemkab Labuhanbatu Terpapar Covid-19
2020-09-18 21:56 WIB
Lurah Negeri Baru : Tingkatkan Ukhuwah Silaturahim, Patuhi Protokoler Kesehatan
2020-09-18 20:23 WIB
Dukungan Kian Mengalir ke Cory-Theo, Kali Ini Datang dari Relawan Kecamatan Kutabuluh
2020-09-17 19:44 WIB
Alamak! Gara-Gara Lembu Warga, Askep PT Bilah Platindo Merasa “Dilembukan”
2020-09-17 12:37 WIB